Berita DPD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sebanyak 152 Anggota DPD dilantik hari ini. Salah satu nama yang mengambil sumpah adalah Alfiansyah alias Komeng

Sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI akan dilantik di Gedung MPR, Jakarta, pada Selasa (1/10).

Tim pendukung Bahlil mengaku sudah mengantongi dukungan dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan PPN naik menjadi 12% karena untuk mendorong penerimaan negara.

MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang atau PSU khusus calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat. Bagaimana bunyi putusan lengkap?

Komedian Alfiansyah Komeng mengamankan satu kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) usai memperoleh suara terbanyak di provinsi Jawa Barat. Bagaimana raihan suara Komeng?

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD membentuk panitia khusus atau pansus menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Bagaimana mekanismenya?

Prabowo Subianto berencana memangkas subsidi BBM untuk mendanai program makan siang gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.

Maju sebagai Caleg DPD Dapil Jawa Barat, Alfiansyah Mursyid alias Komeng memasang foto jenaka yang menjadi viral di media sosial. Berikut ini profilnya.

Komeng, komedian senior yang maju sebagai caleg DPD Jabar, berpotensi mendapat gaji besar jika terpilih. Simak berapa besarnya di sini.

Cara cek daftar caleg DPR, DPD, & DPRD Pemilu 2024 di https://infopemilu.kpu.go.id/. Kenali profil dan visi misi mereka sebelum mencoblos pada 14 Februari 2024.

KPU mengumumkan sebanyak 67 eks terpidana termasuk eks koruptor, jadi bakal caleg DPR RI dan DPD RI untuk Pemilu 2024.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan proposal kenegaraaan yang akan menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengabulkan permohonan komedian Komeng untuk berganti nama. Apa yang menjadi pertimbangan hakim?

Ketua MK mengatakan pemohon dari DPD tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan presidential threshold.