HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

Sambil menyiapkan gugatan pidana, KLH menyiapkan gugatan perdata tahap II.

Pemerintah menegaskan pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan, terbatas pada lembaga negara tertentu, dan tidak membatasi kebebasan kritik maupun berpendapat.

Hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih rasional, manusiawi, dan berkeadilan. Ini bukan sekadar reformasi hukum. Ini adalah lompatan peradaban.

Fenomena self-exemption bias menunjukkan bahwa membangun budaya hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat aturan, melainkan kepercayaan.

Amnesty International merilis hasil investigasi yang menunjukkan Polri menggunakan kekuatan secara melawan hukum (unlawful force) terhadap para pengunjuk rasa dalam demo Agustus lalu.

KLH menilai paradigma baru dalam hukum lingkungan diharapkan bisa mengatasi masalah lingkungan dengan lebih relevan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah

Amnesty Indonesia mencatat, selama 2019-2024, terdapat serangan terhadap 111 masyarakat adat Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Gugatan yang diajukan PT KLM merupakan bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP), serangan serius terhadap ahli dan akademisi yang berperan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup

Wamenhan Donny Ermawan menyinggung ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk agresi militer, namun juga narasi dan hukum, atau dikenal dengan sebutan narrative and legal warfare.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, pemerintah dalam proses penyesuaian upah minimum 2026 dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK menolak gugatan yang menginginkan syarat pendidikan polisi ditingkatkan dari SMA ke S1, menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.