Berita Koruptor Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, bakal menjadikan Lapas Nusakambangan sebagai penjara khusus napi koruptor sehingga akan memberikan efek jera.

Mahfud MD menyatakan KPK menggenggam bukti yang cukup dalam menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

KPU menggandeng sejumlah pakar untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi terkait Pasal 11 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

Mahkamah Agung atau MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencabut dua pasal yang mempermudah mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Siapa saja yang terdampak?

KPU mengumumkan sebanyak 67 eks terpidana termasuk eks koruptor, jadi bakal caleg DPR RI dan DPD RI untuk Pemilu 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan caleg peserta Pemilu 2024 yang merupakan mantan koruptor harus mengumumkan kepada masyarakat pernah terlibat kasus korupsi. Apa alasannya?

Pasal 603 KUHP yang telah disahkan DPR menyebutkan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun.

Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara memungkinkan ekstradisi terhadap pelaku 31 jenis tindak pidana. Para koruptor yang kabur ke Singapura akan mudah dicokok.

Sejumlah terpidana korupsi yang bebas bersyarat antara lain Ratu Atut, Suryadharma Ali, Zumi Zola, hingga Pinangki Sirna Malasari.

Empat koruptor di antaranya Ratu Atut Chosiyah, Pinangki Malasari, Desi Arryani dan Mirawati Basri telah dibebaskan secara bersyarat pada 6 September lalu. Kasus korupsi apa saja yang membelit mereka?

Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. DPR dan KPK dinilai mempermudah berburu buronan, termasuk koruptor.

Nur Afifah Balqis, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan resmi menjadi tahanan KPK termuda atau koruptor termuda di Indonesia.

Nur Afifah Balqis, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan resmi menjadi tahanan KPK termuda atau koruptor termuda di Indonesia.

Hukuman mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor tetapi harus memenuhi syarat tertentu.

Hakim Mahkamah Agung menyebut persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan.