Berita Koruptor Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Maruarar optimistis sebanyak 3 juta unit rumah akan terjual tahun depan meski PPN naik menjadi 12%, dengan strategi pembebasan BPHTB dan penggunaan tanah sitaan koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ragu Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa menjalankan program prioritas untuk memburu koruptor. Apa alasannya?

Kejaksaan Agung RI menyerahkan 10 tersangka dan barang bukti kasus korupsi PT Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (13/6).

Aktris Sandra Dewi kembali diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi timah suaminya Harvey Moeis (15/5).

KPK mengungkapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang senilai Rp 239 miliar. Bagaimana temuannya?

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan 84% dari total koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi.

Ganjar Pranowo mengatakan, cara menekan angka korupsi di Indonesia yakni dengan merampas aset koruptor. Ia menilai, hal itu dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Ikuti lelang barang hasil gratifikasi sitaan KPK dengan mendaftarkan diri di situs lelang.go.id, lengkapi persyaratan, dan buat penawaran tertinggi.

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, bakal menjadikan Lapas Nusakambangan sebagai penjara khusus napi koruptor sehingga akan memberikan efek jera.

Mahfud MD menyatakan KPK menggenggam bukti yang cukup dalam menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

KPU menggandeng sejumlah pakar untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi terkait Pasal 11 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

Mahkamah Agung atau MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencabut dua pasal yang mempermudah mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Siapa saja yang terdampak?

KPU mengumumkan sebanyak 67 eks terpidana termasuk eks koruptor, jadi bakal caleg DPR RI dan DPD RI untuk Pemilu 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan caleg peserta Pemilu 2024 yang merupakan mantan koruptor harus mengumumkan kepada masyarakat pernah terlibat kasus korupsi. Apa alasannya?

Pasal 603 KUHP yang telah disahkan DPR menyebutkan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun.