Berita Koruptor Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

KPU menggandeng sejumlah pakar untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi terkait Pasal 11 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

Mahkamah Agung atau MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencabut dua pasal yang mempermudah mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Siapa saja yang terdampak?

KPU mengumumkan sebanyak 67 eks terpidana termasuk eks koruptor, jadi bakal caleg DPR RI dan DPD RI untuk Pemilu 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan caleg peserta Pemilu 2024 yang merupakan mantan koruptor harus mengumumkan kepada masyarakat pernah terlibat kasus korupsi. Apa alasannya?

Pasal 603 KUHP yang telah disahkan DPR menyebutkan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun.

Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara memungkinkan ekstradisi terhadap pelaku 31 jenis tindak pidana. Para koruptor yang kabur ke Singapura akan mudah dicokok.

Sejumlah terpidana korupsi yang bebas bersyarat antara lain Ratu Atut, Suryadharma Ali, Zumi Zola, hingga Pinangki Sirna Malasari.

Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. DPR dan KPK dinilai mempermudah berburu buronan, termasuk koruptor.

Hukuman mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor tetapi harus memenuhi syarat tertentu.

Hakim Mahkamah Agung menyebut persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan.

Kasus tindak pidana korupsi dinilai tidak hanya menimbulkan kerugian yang besar, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat.