Berita KSPI Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

KSPI menilai, faktor utama berlanjutnya gelombang PHK pada tahun lalu adalah belum pulihnya daya beli.

KSPI mengusulkan industri padat karya di DKI Jakarta yang kesulitan membayarkan upah sesuai UMP, untuk merelokasi bisnisnya ke wilayah lain seperti Jawa Barat yang memiliki UMP terendah.

KSPI telah menemui Wakil menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bahas upah minimum provinsi (UMP).

Pengumuman UMP 2026, diharapkan berpihak pada kesejahteraan pekerja dan iklim usaha. KSPI tolak kenaikan UMP 2026 yang mengacu pada RPP.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para buruh di beberapa daerah bersiap untuk demonstrasi menentang rencana kenaikan upah minimum 2026 yang hanya sekitar 4%–6%, menyerukan peningkatan 6,5%-7,77%.

Penentuan upah minimum di Indonesia pada 2026 akan memperhatikan 64 barang kebutuhan hidup layak, serta pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

KSPI mengumumkan rencana aksi nasional dan mogok massal buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum dan peninjauan ulang undang-undang ketenagakerjaan pada Oktober hingga November 2025.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3, mengguncang komunitas buruh yang sebelumnya mendapat bantuannya.

Kemendag membahas revisi Permendag 8/2024 yang akan memudahkan kegiatan usaha dan investasi sebagai respons arahan Presiden Prabowo Subianto untuk deregulasi impor, ekspor, dan perdagangan domestik.

Presiden Prabowo berkomitmen mendukung dialog antara pekerja dan pengusaha dengan menggelar pertemuan di Istana Bogor, menekankan perlunya keadilan sosial dan kesejahteraan buruh.

Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan May Day di Monas, mendengarkan langsung enam tuntutan kesejahteraan buruh, termasuk revisi UU Cipta Kerja.

Beberapa bekas buruh Sritex dan pengemudi ojek daring belum mendapat THR yang menjadi haknya, menunjukkan kelemahan pengawasan pemerintah dalam memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan THR.

KSPI mendorong PT Pos Indonesia untuk memperbaiki sistemnya terutama untuk 15 ribu pekerja mitranya yang bekerja lebih panjang tanpa kepastian status kerja.

Ratusan buruh yang terkena PHK oleh Sritex di Jawa Tengah akan berdemonstrasi menuntut pembayaran THR.