Berita mendagri Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Jokowi tidak menyetujui Gubernur Jakarta akan ditunjuk presiden.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat Suella Braverman dari posisi Menteri Dalam Negeri imbas opininya di surat kabar yang menuding polisi bias poltiik terhadap demonstrasi Pro-Palestina.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan tengah mengkaji wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 dari November menjadi September. Apa alasannya?

Mendagri Tito Karnavian resmi melantik sembilan pejabat (pj) gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Selasa. Siapa saja yang dilantik?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan opsi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Pilkada 2024. Apa pertimbangannya?

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. Apa saja isinya?

Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim menggantikan menlu Retno Marsudi. Apa alasannya?

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah fakta mengenai sumber pasokan dan amunisi senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.Dari mana asal senjata KKB?

Aprindo akan menjalankan opsi terakhir dengan menggugat Kemendag ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika utang migor tak kunjung dilunasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan memanggil seluruh kepala daerah pada 2 Januari 2023, setelah kebijakan PPKM dicabut.

Dicabutnya status PPKM membuat intervensi pemerintah, seperti kewajiban memakai masker dan menunjukkan hasil rapid-test Antigen atau PCR tidak berlaku.

Penjabat gubernur provinsi baru akan ditunjuk maksimal enam bulan setelah UU disahkan

Jokowi meminta dana tak terduga dipergunakan untuk menyubsidi biaya logistik pangan yang menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi.

Tito Karnavian akan menjadi Menpan RB sementara hingga 15 Juli 2022.

UU tentang Papua Selatan, UU Papua Tengah, dan UU Papua Pegunungan juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan, terutama Orang Asli Papua (OAP).