Berita pasar karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Selain menyelaraskan penyelenggaran beragam mekanisme perdagangan karbon, Perpres No. 110/ 2025 tentang nilai ekonomi karbon membuka kesempatan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Versi terbaru SRN PPI kini dilengkapi dengan fitur visualisasi data aksi, emisi, sumber daya, dan unit karbon, serta mekanisme penelusuran Nationally Determined Contributions (NDC) yang lebih kuat.

Pemerintah sedang merevisi Perpres No.98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang menghentikan operasional pasar karbon sukarela. Harapan baru bagi para pemilik proyek konservasi.

Hanif memperkirakan, potensi simpanan karbon dari lahan gambut mencapai 55-56 giga ton CO2e.

APP telah mengelola sekitar 600.000 hektare area konservasi dan berencana menambah hingga 1 juta hektare.

Voluntary Carbon Market (VCM) meningkatkan insentif finansial untuk menjaga stok karbon hutan dan mendorong produktivitas jasa lingkungan dengan berkelanjutan.

Inggris perlu menghubungkan pasar karbonnya dengan pasar karbon Eropa pada akhir tahun untuk menghindari pajak perbatasan yang akan berlaku pada Januari 2026.

PT Pertamina (Persero) mulai membuka peluang bisnis karbon dalam mengadaptasi semangat transisi energi untuk mencapai target net zero emission (NZE) di tahun 2060.

Pasar karbon dunia kelolaan PBB disebut berpotensi membuka keran miliaran dolar untuk negara berkembang menjalankan aksi iklimnya. Indonesia bidik dana ratusan triliun rupiah.

Kesepakatan mengenai standar kredit karbon ini memungkinkan pasar karbon global yang didukung oleh PBB dimulai paling cepat tahun depan.

Kekayaan lahan gambut dan hutan tropis Indonesia menjadi potensi untuk pengembangan pasar karbon di tataran global.

Pertamina NRE memiliki berbagai portfolio hijau dan energi bersih.

BEI mengungkapkan sejumlah investor asing berminat untuk berinvestasi atau berpartisipasi di bursa karbon Indonesia.

Berikut tiga alasan pasar karbon sepi di Indonesia meski potensinya Rp 8.000 triliun.

Pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyepakati ketentuan mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mendukung mekanisme perdagangan karbon.