Berita Perpres Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Regulasi itu disiapkan sebagai dasar pelaksanaan fungsi Kopdes sebagai penyalur bantuan pemerintah, barang bersubsidi, hingga penyerap hasil produksi petani.

Pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke program prioritas seperti MBG. Pemerintah disebut menyiapkan US$ 15 miliar untuk integrasi ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 itu antara lain untuk mengakomodasi kebutuhan impor minyak dari Rusia sebanyak 150 juta barel.

Ekonom Celios Nailul Huda mengungkapkan sejumlah hal penting agar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau ojol berlaku efektif.

Pemerintah segera terbitkan dua Perpres AI yang mengatur peta jalan dan etika. Saat membuat rancangan aturan etika, Kementerian Komdigi menerima surat dari banyak pihak.

Perpres AI di Indonesia masih dalam proses dan menunggu antrean untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, menurut Kementerian Komdigi.

Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan aturan turunan dari Pepres AI, yang akan mengatur kewajiban pencantuman label pada konten yang dihasilkan oleh teknologi tersebut.

Penyalahgunaan AI kian marak, dari edit foto tidak senonoh menggunakan Grok hingga deepfake. Tanpa memuat sanksi mandiri, efektivitas Perpres AI bertumpu pada penegakan undang-undang yang sudah ada.

Rencana Presiden Prabowo menandatangani Perpres ini adalah pertaruhan politik keberpihakan.

Delegasi Indonesia membawa misi khusus untuk mempromosikan kredit karbon berintegritas tinggi bagi dunia internasional dalam forum COP30 di Belem, Brasil.

Revisi Perpres menambah pengecualian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berpotensi menghambat pengembangan energi terbarukan lebih masif.

Wacana merger Grab dan Gojek kembali muncul saat Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Perpres terkait ojol. Apakah ini termasuk yang dibahas dalam kajian aturan?

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan masukan terkait penerbitan Peraturan Presiden yang menetapkan status pengemudi ojek daring atau ojol.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut penerbitan Perpres ini akan mendongkrak sentimen perdagangan karbon di bursa karbon.

Peneliti PRAKARSA, Bintang Aulia Lutfi, menilai Perpres ini memperkuat komitmen Indonesia mencapai target nationally determined contribution (NDC) sekaligus membuka peluang ekonomi hijau.