Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan proyek Tropical Coastland PIK 2 dari daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terbaru.
YLBHI, WALHI, dan 19 pemohon lainnya menggugat pasal PSN dalam UU Cipta Kerja ke MK, menilai bahwa undang-undang ini menggerus prinsip dasar negara hukum dan berpotensi menimbulkan konflik
Dalam tiga tahun terakhir, terungkap lebih dari 100 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional atau PSN, diungkapkan dalam sidang MK.
Sejumlah ekonom mengungkap bahwa permintaan proyek PSN oleh pengusaha tanpa tender menampilkan sisi negatif investasi di Indonesia, memicu kebutuhan reformasi struktural dan kepastian hukum.
Peninjauan dan penambahan pada Proyek Strategis Nasional, dari 228 menurun menjadi 77 proyek, mendapat sorotan karena banyak proyek era Jokowi yang tidak tercakup di Perpres No. 12 Tahun 2025.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mempertimbangkan penambahan proyek dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurun jumlahnya dari 244 menjadi hanya 77 di era Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan 77 proyek sebagai Proyek Strategis Nasional untuk periode 2025-2029 dalam PP No. 12 Tahun 2025, termasuk 30 PSN baru yang merupakan inisiatifnya.
Pemerintah Indonesia tengah mempercepat evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Ecowisata Tropical Coastland, untuk memastikan pencapaian target pembangunan.
Ada ratusan sertifikat HGB milik dua perusahaan yang terkait Pantai Indah Kapuk 2 di area pagar laut Tangerang. Namun, PIK 2 membantah tuduhan sebagai pihak di balik tertancapnya pagar laut.
Pemerintah akan mengevaliasi proyek-proyek PSN, termasuk proyek Tropical Coastland dekat Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang akan digarap Agung Sedayu Group.