UU Reforma Agraria Sah, Pemerintah akan Bentuk Lembaga Baru
Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria akan melahirkan satu lembaga nonstruktural baru.
15 Oktober 2026
Berita Terkini Reforma Agraria Terbaru Hari ini
Katadata/Bintan Insani
UU Reforma Agraria: Setelah Palu Diketuk, Alam dan Perempuan Jangan Tertinggal
"Pseudo-State Capitalism" dalam Reforma Agraria Masyarakat Adat
Reforma Agraria bagi Masyarakat Adat adalah soal pengakuan dan pemulihan hak, bukan sekadar pembagian sertifikat tanah, untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan sumber daya.
Emiten Properti BSDE, CTRA, PWON Tersengat Risiko Reforma Agraria, Apa Sebabnya?
Rencana keputusan aturan reforma agraria berpotensi menambah risiko bagi emiten properti dan kawasan industri yang memiliki bank tanah atau land bank besar, seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
Muslihat RUU Reforma Agraria
Pembahasan RUU Reforma Agraria menuai kritik karena dinilai mengabaikan akar masalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria yang mendera masyarakat.
Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan dalam Hilirisasi Sawit, Ajukan 3 Tuntutan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong petani sawit membentuk koperasi untuk membangun pabrik CPO dan masuk dalam hilirisasi sawit.
Perhutanan Sosial Bukan Lumbung Kayu Industri
Perhutanan Sosial adalah instrumen reforma yang memperluas akses legal masyarakat untuk kelola hutan secara lestari, tingkatkan kesejahteraan, dan selesaikan konflik tenurial.
7 Asas Hukum Agraria di UUPA
Terdapat 7 asas hukum agraria dalam UUPA. Berikut ini asas dan penjelasannya.
Pengaturan Hak Milik atas Tanah dalam UU Agraria
Terdapat pengaturan terkait hak milik atas tanah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasannya.
Pemerintah Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Seberapa Aman?
BPN melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjamin keamanan sertifikat elektronik.
RUU Pertanahan yang Penuh Pasal-Pasal Kontroversial
RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.
RUU Pertanahan Dinilai Tak Berpihak ke Petani dan Masyarakat Adat
Dalam RUU Pertanahan, pemerintah bisa langsung menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.
Lima Poin Kontroversial dalam RUU Pertanahan yang Akan Disahkan DPR
RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.
JK: Revisi UU Pertanahan untuk Akomodir Investasi dan Hak Masyarakat
UU Pertanahan di antaranya akan mengatur tentang pendaftaran tanah secara digital. Ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
Tak Produktif Lagi, Pemerintah Bagikan 978 Ribu Hektare Lahan Hutan
Lahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.
KPA Nilai Reforma Agraria di Era Jokowi Belum Sesuai Target
Redistribusi tanah dalam reforma agraria dinilai masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
