Kalla Sebut Gerindra Sulit Gabung Jokowi Bila Tak Didukung Koalisi

Image title
Oleh Antara
30 Juli 2019, 17:12
Gerindra, Jusuf Kalla, koalisi
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana koalisi Partai Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus mendapat persetujuan partai yang mengusung pasangan. Tanpa ada dukungan parpol, sulit untuk terbentuknya koalisi.

"Karena misalnya kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang mau kawin dan juga keluarga dekat, nah anggaplah partai (koalisi) itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga anda kawin," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7) dilansir dari Antara.

Gerindra dapat bergabung apabila Jokowi-Maruf dan seluruh partai koalisi mendukungnya. "Tentang Gerindra masuk koalisi, itu nanti terserah Pak Jokowi dan juga koalisi pemerintah yang ada," kata Kalla.

(Baca: Tarik Menarik Wacana Bergabungnya Gerindra di Koalisi Jokowi)

Kalla mengatakan koalisi Gerindra dengan pendukung Jokowi sangat memungkinkan. Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra pun pernah berkoalisi pada Pilpres 2009.

"Gerindra dan PDIP kan sudah pernah berkoalisi, malah tahun 2009 berpasangan, Ibu Mega calon presiden dan Prabowo wakilnya. Jadi bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin; tapi sudah pernah," kata JK.

Wacana bergabungnya Gerindra ke kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf menguat setelah pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri bertemu dengan Prabowo. Kedua tokoh dipertemukan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang dikenal sebagai orang kepercayaan Megawati.

Usai pertemuan dengan Prabowo pada Rabu (24/7), Megawati menyatakan menyerahkan keputusan penambahan koalisi kepada Jokowi. "Karena pada beliaulah hak prerogatif itu ada, bukan pada saya. Kalau usul dan saran, saya bisa sampaikan,” kata Megawati.

(Baca: Jokowi Akan Bahas Susunan Kabinet Bersama Pimpinan Parpol Koalisi)

Namun, rencana bergabungnya Gerindra, mendapat pertentangan dari kubu koalisi. Saat pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh malah menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepada media, Surya menyinggung potensi dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024. Dua hari sebelum pertemuan itu, Surya juga mengumpulkan empat parpol koalisi Jokowi membahas kemungkinan bergabungnya Gerindra.

Ketika itu, Sekjen Nasdem, Johny G Plate menyebutkan partai koalisi Jokowi - Ma'ruf itu sudah terlalu banyak dan sepakat untuk tidak menambah barisan partai koalisi yang baru.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Loedwijk F Paulus pun menganggap kekuatan parpol pendukung Jokowi sudah cukup. Namun, dia menyerahkan keputusan itu pada hasil pertemuan seluruh ketua umum partai koalisi dengan Presiden Jokowi.

"Bagaimana ke depan tentunya dalam konteks koalisi terkait para Ketum partai lain, tapi terkait kabinet ya tergantung dengan beliau (Jokowi) sendiri, tim pak Jokowi siapa yang masuk dan tidak," katanya.

(Baca: Peneliti: Tim Jokowi-Maruf dapat Tawarkan Tiga Opsi untuk Gerindra)

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait