Gerakan People Power, Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan pemenang Pemilihan Presiden 2019 dari hasil rekapitulasi nasional pada Rabu, 22 Mei nanti. Sebelum pengumuman resmi, publik dapat terus memantau lewat Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU yang mencerminkan data perhitungan riil atau real count.
Seiring menjelang pengumuman 22 Mei, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus menggemakan Pemilu curang dan memobilisasi kekuatan massa (people power). Paling anyar, ribuan orang, baik pemuda, ibu-ibu dan pria dewasa berdemonstrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (11/5). Mereka mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga saat melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Laporan dugaan kecurangan ke Bawaslsu tersebut atas permintaan dari Prabowo. Dia memerintahkan timnya menggunakan celah hukum yang ada untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.
(Baca: Ketua DPR Imbau Masyarakat Jangan Terpancing Isu People Power)
"Sesuai dengan pesan Pak Prabowo, presiden kita, bahwa sedikit apapun celah hukum harus kita gunakan untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu ini," kata Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad ketika berorasi di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5).
Dasco berorasi setelah mendampingi Ketua BPN Djoko Santoso bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais yang melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 kepada Bawaslu. BPN melaporkan dugaan penggunaan aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenangan petahana dalam Pilpres 2019.
Korelasi Narasi Kecurangan dan Gerakan People Power
Narasi kecurangan Pemilu telah dihembuskan kubu Prabowo-Sandi jauh hari sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan, kubu Prabowo-Sandi juga menebarkan wacana people power atau pengerahan kekuatan massa karena Pemilu dianggap curang.
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang pertama kali mengutarakan dugaan kecurangan Pemilu. Pada 11 Maret 2019, Hashim mengadukan potensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sekitar 17,5 juta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belakangan, KPU melakukan verifikasi dan menyatakan tak ada DPT ganda.
(Baca: Laporkan DPT Ganda, Adik Prabowo Sebut Tiga Tanggal Kelahiran Janggal)
Sementara Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais sejak 1 April 2019 telah mengancam bakal mendorong masyarakat berbondong-bondong bergerak bila terjadi kecurangan dalam Pemilu.
Amien mengatakan rencana aksinya itu merupakan bagian dari pemberontakan sosial atau social revolt masyarakat kepada penguasa. “Apabila ada kecurangan, kami akan mendorong masyarakat ke Monas,” kata Amien.
Narasi kecurangan Pemilu kembali dipanaskan setelah hari pencoblosan pada 17 April lalu. Beberapa jam setelah pencoblosan, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil quick count atau hitung cepat. Sebagian besar hasil hitung cepat itu pun memperlihatkan Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo.
Sebagai tandingan, Prabowo mengklaim menang Pilpres berdasarkan hasil perhitungan sendiri dengan angka mencapai 62%, di hari yang sama dengan keluarnya hasil hitung cepat.
Bahkan Prabowo menuding lembaga survei yang membuat hasil hitung cepat yang mengunggulkan Jokowi sebagai tukang bohong yang sudah tidak bisa lagi dipercaya. Tudingan serupa juga dialamatkan kepada Situng KPU yang dianggap melakukan kesalahan data entri yang menguntungkan kubu Jokowi.
(Baca: Kerja Misterius Pengusung Prabowo-Sandiaga Hitung Suara Pilpres)
Hingga Senin (13/5) pagi, data yang diolah Situng KPU mencapai 78,4% atau 638.314 dari 813.350 TPS. Dari data yang masuk tersebut, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan 67,6 juta suara (56,2%) meninggalkan Prabowo -Sandiaga yang mengumpulkan 52,5 juta suara (43,7%).
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan terdapat korelasi antara tudingan kecurangan Pemilu dan wacana people power atau pengerahan massa. “Kecurangan itu dikaitkan dengan people power yang dilontarkan oleh pihak tertentu untuk membatalkan hasil Pemilu,” kata Karyono.
Karyono menilai wacana people power dari kubu 02 sebagai bentuk upaya menolak hasil Pemilu mirip dengan gerakan kelompok oposisi di beberapa negara yang mengalami instabilitas politik. Dia menyebutkan negara seperti Bangladesh, Zimbabwe dan Venezuela. “Ketidakstabilan politik tentu akan mempengaruhi ekonomi,” kata dia.
(Baca: TKN Sebut Prabowo Gunakan Strategi Konflik Venezuela)
