Relawan Jadi Komisaris, antara Politik Balas Budi & Kepercayaan Jokowi

Jokowi kembali menunjuk relawan/pendukungnya untuk menempati kursi komisaris BUMN yang memakin kencang mengembuskan politik balas budinya.
Image title
25 November 2020, 15:25
relawan jokowi, komisaris bumn,
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam Rapat Umum Relawan Jokowi di Sentul Internasional Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap menunjuk kalangan relawan dan tim sukses Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati jabatan di perusahaan pelat merah. Teranyar, Zuhairi Misrawi diangkat komisaris independen PT Yodya Karya (Persero), sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi.

"Segenap insan Yodya Karya mengucapkan selamat & sukses atas dilantiknya Bapak Zuhairi Misrawi sebagai Komisaris Independen PT Yodya Karya (Persero) pada 16 November 2020," tulis akun Instagram @ptyodyakarya seperti dikutip Katadata.co.id, Rabu (25/11).

Zuhairi merupakan anggota tim kampanye Jokowi pada dua kali gelaran pemilihan presiden atau pilpres. Dia dikenal sebagai penulis dan intelektual muda Nahdlatul Ulama yang kemudian bergabung dengan PDIP.

Dua minggu sebelum pelantikan Zuhairi, pegiat media sosial Kristia Budhyarto diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pelni. Kristia ini aktif di Twitter dengan akun @kangdede78 yang memiliki 99,4 ribu pengikut.

Selain Kristia, pegiat media sosial atau biasa disebut sebagai pendengung Jokowi di dunia maya yakni Ulin Yusron
yang menempati posisi komisaris di PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sebelum mereka, ada juga Dyah Kartika Rini yang dikenal dengan Kartika Djoemadi diangkat sebagai komisaris sindependen Jasa Raharja. Kartika yang mendirikan Jasmev atau kelompok relawan Jokowi pernah diangkat jadi Komisaris Dana Reksa pada 2015.

Kemudian ada Eko Sulistyo yang mengawal Jokowi sejak pemilihan walikota Solo mendapat kursi komisaris PLN, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Victor S. Sirait sebagai komisaris Waskita; pendiri organisasi pengusung Jokowi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura di kursi komisaris Dahana, dan Ketua Umum Sedulur Jokowi Paiman Raharjo yang menjabat komisaris PGN.

Bahkan, Fadjroel Rahman yang awalnya relawan Salam Dua Jari dan opinion makers Jokowi pada pilpres 2014, menempatai setidaknya tiga posisi penting, yakni komisaris di Adhi Karya sejak 2015, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sejak 2019 kemudian komisaris Waskita sejak Juni 2020.

Terkait ini, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tugas komisaris pada perusahaan pelat merah adalah untuk memastikan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang baik dan program yang dicanangkan bisa berjalan. Erick mengatakan, para komisaris BUMN ini berasal dari perwakilan pemerintah dan masyarakat.

Perwakilan masyarakat ini bisa berasal dari partai politik dan akademisi. “Bisa juga dari yang namanya relawan,” ujar Erick dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club.

Erick menegaskan pihaknya memperhatikan kompetensi dan background para relawan tersebut. Termasuk komposisinya yang pas agar bisa menjaga misi GCG yang telah ditetapkan pemerintah. “Jangan sampai niatnya GCG tapi intervensi yang luar biasa malah merusak road map yang diinginkan,” kata dia.

Terpilihnya Orang Dekat Jokowi

Eko Sulistyo menjelaskan terpilih dirinya sebagai komisaris PLN karena mendapat amanat untuk melakukan pengawasan di badan setrum negara tersebut. Sebelum diangkat sebagai komisaris PLN, Eko pernah menjabat Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan pada kurun 2015-2019.

Mantan  Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Solo pada periode 2003-2008 memiliki kedekatan dengan Presiden sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Eko pun bergabung dalam tim sukses Jokowi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2014. "Boleh dibilang saya ini orang dekat Jokowi," kata Eko.

Eko meyakini penunjukkannya sebagai komisaris PLN terkait dengan keputusan Jokowi yang mempercayai latar belakang dan kemampuannya.  Eko menyebut dia bukan perwakilan relawan, namun dia yang memprakarsai terbentuknya gerakan relawan sebagai strategi pemenangan Jokowi saat Pilgub Jakarta 2012. Saat maju Pilgub 2012, Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya didukung 17% suara di DPRD yakni koalisi PDIP dan Gerindra.

"Karena itu saya menyarankan untuk membangun kekuatan di luar partai politik, dibentuklah relawan yang berlanjut ke Pilpres 2014 dan 2019. Saya ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan yang membidangi urusan relawan,” ujar Eko kepada Katadata.co.id.

 

 


Menurut Eko, relawan merupakan kekuatan partisan yang pasangan calon pemimpin baik karena alasan program atau kharisma, tapi tidak mendukung partainya. Oleh karena itu dia merasa tidak masalah jika Jokowi menunjuk orang-orang yang telah mengawal program-programnya sejak masa kampanye untuk menempati posisi penting di perusahaan pelat merah.

Para relawan tersebut dapat dipercaya untuk mengawal program-program atau kebijakan Jokowi di BUMN terkait. “Misalnya saya di PLN untuk menjaga program-program prioritas pemerintah untuk meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan (EBT) yang harus mencapai target sesuai arahan Presiden,” ujar Eko.

Para relawan tersebut, kata Eko, memiliki latar belakang profesional yang dapat mendukung pekerjaan sebagai pengawas pada sebuah BUMN. Latar belakang profesional beragam seperti bankir, jurnalis, politisi, aktivis, influencer dan sebagainya.

Termasuk dirinya, meski tidak memiliki latar belakang bidang energi atau listrik, Eko tidak kesulitan mempelajari bidang energi dan listrik walau tidak secara teknikal. “Di PLN jajaran komisarisnya terdiri dari berbagai disiplin, ada yang teknik, keuangan seperti pak komisaris utama (Amien Sunaryadi), ada yang pengawas dari BPKP, dan dari ESDM,” kata dia.

Dia juga mencontohkan ditunjuknya Ulin Yusron yang berlatar belakang sebagai jurnalis dan pegiat media sosial, kemungkinan dapat memperkuat penyebaran informasi untuk mempromosikan kawasan wisata yang tengah dikembangkan BUMN tersebut. “Ini salah satu kemungkinannya ya,” kata Eko.

Penunjukkan para relawan, menurut Eko, juga masih sedikit. Dia menghitung komisaris dengan latar belakang relawan masih kurang dari 10% dari seluruh komisaris BUMN. Kementerian BUMN juga akan mengukur kinerja mereka berdasarkan key performance indicator (KPI). “Yang paling penting bagaimana KPI mereka. Tunggu dua dan tiga bulan akan terlihat. Artinya, coba beri kesempatan pada mereka atau saya juga,” kata Eko.

Sebagai salah satu orang terdekat presiden, Eko mengaku tidak pernah terlibat dalam proses penunjukkan seseorang untuk masuk ke BUMN. “Saya tidak pernah memberikan rekomendasi, karena tidak pernah diminta juga,” ujarnya.

Dia meyakini Kementerian BUMN dalam merekrut komisaris maupun direksi perusahaan pelat merah tidak asal pilih, tapi berdasarkan profesionalitas, rekam jejak, serta latar belakang orang tersebut. Sehingga dapat menavigasi arahan-arahan presiden, serta mengawal program-program prioritas pemerintah di BUMN terkait.

“Ini murni wilayahnya Kementerian BUMN. Mungkin mereka memiliki talent hunter untuk komisaris atau talent pool untuk direksi,” kata Eko.

Jokowi Tersandera Politik Balas Jasa

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai politik bagi-bagi jabatan merupakan fenomena umum yang terjadi pasca-pemilu. Mereka yang menang selalu membagi kekuasaan kepada para pendukungnya.

Tidak hanya anggota partai koalisi saja, tetapi relawan juga mendapat kursi di perusahaan pelat merah. "Tapi politik balas budi di periode saat ini sangat parah," katanya kepada Katadata.co.id.

Dia melihat hal ini sebagai ancaman terhadap kinerja BUMN jika terus terjadi di masa mendatang. Meskipun jumlah mereka yang berlatar belakang relawan hanya 1% atau kurang dari total komisaris perusahaan pelat merah yang ada. "Seharusnya posisi-posisi tersebut diisi oleh profesional," kata dia.

Menurutnya pihak-pihak yang terlibat juga mengetahui ancaman tersebut namun tetap saja praktek seperti ini terus berlangsung. Bahkan dia memperkirakan kebiasaan politik ini masih akan terus ada pada proses politik di Indonesia.
"Itulah politik di Indonesia. BUMN bisa diisi siapapun termasuk kader partai dan para relawan. Saya tidak paham bagaimana penilaian kinerja relawan yang di BUMN, mungkin saja tidak ada," kata Ujang.

Pendaftaran Capres Cawapres Pilpres 2019
Pendaftaran Capres Cawapres Pilpres 2019 (ARIEF KAMALUDIN | KATADATA)

 

Ombudsman RI pun telah lama menyoroti proses pemilihan komisaris di perusahaan pelat merah. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pada dasarnya politik balas budi adalah hal yang biasa pada proses politk.

"Para relawan ini adalah politisi nonpartai yang mendukung Jokowi pada pilpres kemarin. Seperti biasa dalam politik selalu ada kepentingan yang ingin mengambil manfaat dari proses politik. Salah satunya dengan menjadi komisaris di BUMN," ujarnya kepada Katadata.co.id.

Meski demikian menurutnya tidak masalah siapa yang menduduki kursi komisaris BUMN. Apalagi, jumlah 17 orang relawan yang kini menempati kursi komisaris BUMN relatif kecil dibandingkan birokrat yang menjadi komisaris yang jumlahnya ratusan orang.

Biaya untuk 'menaruh' seseorang untuk menjadi penghubung presiden di BUMN pun menurutnya tidak mahal. Namun yang terpenting adalah kompetensi dari siapapun yang duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah. "Kalau mereka para pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang diperlukan oleh BUMN tersebut, kenapa tidak. Dan yang memeriksa dan menguji kompetensi mereka adalah Kementerian BUMN," kata dia.

Sayangnya, menurut penilaian Ombudsman bersama KPK terhadap 281 komisaris BUMN yang masih aktif pada 2019, hampir 50% tidak memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan BUMN di mana mereka ditempatkan. Analisis dilakukan berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan.

Hasilnya, sebanyak 91 komisaris (32%) berpotensi konflik kepentingan, dan 138 komisaris (49%) tidak memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan BUMN di mana mereka ditempatkan.

Oleh karena itu fokusnya sekarang adalah bagaimana memperbaiki kelemahan pada proses perekrutan BUMN untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan dalam penjaringan, potensi ketidakadilan proses dalam penilai persyaratan materil yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja komisaris BUMN.

"Yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana memperbaiki prosedur pengujian kompetensi para kandidat komisaris ini. Penempatan relawan seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus disampaikan kepada publik," ujar Alamsyah.

Ombudsman dan KPK juga menemukan sebanyak 397 komisaris BUMN rangkap jabatan. Komisaris yang rangkap jabatan paling banyak berasal dari aparatur sipil negara (ASN) aktif di beberapa kementerian, yakni 254 orang.

Kementerian yang paling banyak menyumbang jumlah tersebut adalah Kementerian BUMN (55 orang) dan Kementerian Keuangan (42 orang). Sebanyak 112 komisaris BUMN juga masih bertugas di instansi non kementerian, seperti TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lain-lain.

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait