Tina Toon hingga Susi, Trik Menyamarkan Suap Meikarta

Dimas Jarot Bayu
19 Oktober 2018, 06:08
OTT Izin Meikarta
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (tengah) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar.

Sejumlah kode digunakan dalam kasus dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beberapa kode dalam perkara tersebut, antara lain 'Tina Toon', 'Melvin', 'Windu', 'penyanyi', dan 'Susi'. Teranyar, KPK menemukan kode baru 'babe'.

Lembaga anti rasuah itu mensinyalir kode-kode tersebut untuk menyamarkan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kode 'Babe', misalnya, diduga untuk menyamarkan salah satu tersangka dari pihak swasta. “Diduga sebagai pemberi (suap),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (18/10).

Sementara kode lainnya dipakai untuk menyamarkan para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mendapatkan panggilan 'Susi' dalam komunikasi para pihak di kasus dugaan suap tersebut. (Baca juga: KPK Geledah Rumah Bos Grup Lippo James Riady Terkait Kasus Meikarta).

 Ada pun 'Tina Toon' diduga menjadi panggilan bagi pejabat setingkat kepala dinas atau kepala bidang. Dalam kasus ini, mereka yang menjadi tersangka yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Menurut Febri, kode-kode tersebut dapat bertambah seiring dengan penyidikan yang tengah berlangsung. Kode itu diduga digunakan agar komunikasi mereka tak dapat diketahui langsung siapa saja yang berperan. “Mereka menyapa dan berkomunikasi satu dan lain dengan kode masing-masing,” ujar Febri.

Pemakaian kode ini diyakini agar tak ada yang tahu bahwa pembicaraan mereka mengenai suap terkait perizinan proyek Meikarta. Meski demikian, dia memastikan bahwa KPK akan dapat menelusuri penggunaan kode-kode tersebut. Apalagi lembaga ini punya pengalaman banyak menangani kasus korupsi yang menggunakan sandi-sandi seperti ini.

(Baca juga: Dulu Sebut Izin Meikarta Rampung, Luhut: Banyak yang Saya Tidak Tahu).

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...