Alasan Tim Jokowi Beri Gelar Kehormatan kepada Hadi Poernomo

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

15/8/2019, 16.52 WIB

Ryamizard Ryacudu menyatakan kasus Hadi Poernomo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai.

gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 29 orang
Dok. Istana Kepresidenan
gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 29 orang

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara mengungkapkan alasan di balik pemberian gelar kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hadi Poernomo.  Karena, Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014 itu diketahui pernah menjadi tersangka kasus korupsi.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Ryamizard Ryacudu menyatakan kasus Hadi Poernomo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai. Dia juga telah melakukan seleksi yang ketat sebelum memberikan gelar.

“Dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Sudah selesai,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

(Baca: Hadi Poernomo & Harry Azhar Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Jokowi)

Adapun kasus  lain yang membelit Hadi Poernomo di Mahkamah Agung (MA) juga menurutnya sudah dinyatakan selesai.

Dia pun mengaku telah melakukan proses seleksi dan berbagai pertimbangan sebelum memberi gelar kehormatan. Meski begitu,  dia menegaskan bisa saja terjadi perubahan apabila ada kekeliruan.

Menurut Ryamizard yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, penerima kehormatan adalah orang-orang yang sudah melaksanakan tugas lebih dari tiga tahun dalam jabatannya. Salah satu pemberi usul penerima gelar kehormatan ini adalah Kementerian Sosial.

Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie mengungkapkan sudah ada proses seleksi ketat dalam pemberian kehormatan. 

(Baca: KPK: Hadi Poernomo Tersangka Kasus Pajak BCA)

Jimly menuturkan dewan sudah melakukan pengecekan terkait kasus hukum seluruh calon. Hadi Poernomo sudah mendapatkan putusan final dari Mahkamah Agung. “Maka sampai detik ini semua yang diberikan gelar ini penghargaan ini, tidak ada masalah hukum,” ujarnya.

Jimly yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengungkapkan dewan memperlakukan semua orang setara. Jika tak ada masalah hukum, dewan boleh memberikan penghargaan kehormatan.

Senada dengan Ryamizard , dia pun menyatakan bisa saja mengevaluasi pemberian gelar jika yang bersangkutan terlibat kasus. Bahkan sanksi pencabutan bisa terjadi jika yang bersangkutan terlibat kasus hukum. Dia pun menegaskan, dewan telah menolak lebih dari separuh usulan yang tidak sesuai kriteria penerima penghargaan.

Dibandingkan pimpinan lembaga dan mantan pejabat lainnya, perjalanan karier Hadi Poernomo memang lebih berwarna.

(Baca: Arifin Panigoro & Prajogo Raih Bintang Jasa dari Jokowi, Ini Daftarnya)

Dia pernah menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam proses pemeriksaan keberatan pajak PT BCA Tbk. Hadi menggugat KPK seorang diri dan gugatanannya dikabilkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2014.

Selain itu Hadi pernah menggugat Kementerian Keuangan terkait laporan hasil audit investigasi yang terbit pada 17 Juni 2010 yang menjadi dasar KPK menyelidiki kasus pajak BCA. Awalnya, Hadi kalah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera (PT TUN) Jakarta. Seperti saat menghadapi KPK, Hadi melawan Kemenkeu sendirian tanpa bantuan hukum.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN