Jokowi Minta Pertamina Ubah Standar Akuntansi Agar Proyek Kilang Mulus
(Baca: Impor Bisa Bengkak, Pemerintah Larang Pertamina Tunda Proyek Kilang)
Selain itu, Arcandra juga menawarkan agar Pertamina dan mitra membuat sebuah perjanjian ketika menjual produk kilang. Dari perjanjian ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bisa memasarkan produk milik mitranya ke dalam negeri.
Direktur Mega Proyek dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan perusahaannya pernah meminta mitranya di Kilang Tuban dan Cilacap, yakni Rosneft dan Saudi Aramco, ikut menanggung produk kilang. Alasannya jika ditanggung satu pihak seluruh utang mitra akan tercatat juga.
Hal tersebut dinilai akan mengganggu arus kas perusahaan. Padahal Pertamina juga membutuhkan dana jumbo untuk proyek kilang lainnya. Totalnya sekitar US$ 36,27 miliar atau lebih dari Rp 471 triliun.
Masalah keuangan ini juga mempengaruhi jadwal operasi kilang. Sejumlah kilang mengalami pemunduran jadwal yakni, Kilang Tuban di Jawa Timur yang mundur ke 2024 dari target awal 2021. Kedua, Kilang Cilacap, di Jawa Tengah yang molor ke 2023 dari rencana 2021.
(Baca: Dana Terbatas, Pertamina Jadwal Ulang Proyek Kilang)
Ketiga, Kilang Balongan di Jawa Barat, mundur menjadi 2021 dari 2020. Keempat, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur di bangun dua fase, fase-1 diundur menjadi 2020 dari rencananya 2019. Begitu juga pembangunan fase-2, awalnya ditargetkan beroperasi 2020, mundur menjadi 2021.
