Ada Mafia Migas, Pemerintah Diminta Bersinergi Kawal Proyek Kilang
Oleh karena itu, Mamit menyarankan pemerintah untuk benar-benar mengawasi proses pembangunan kilang. Di samping itu, pemerintah harus menghitung secara cermat nilai kewajaran proyek agar bisa direalisasikan oleh Pertamina.
"Jangan sampai dari awal saja nilainya sudah bermasalah, harus benar-benar dihitung dan nilai kewajarannya akurat," ujarnya.
Di sisi lain, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai ketertarikan investor dalam kerja sama pembangunan kilang tergantung pada pengembalian investasi. Jika keekonomian proyek sudah sesuai kriteria investor, maka penanam modal bakal tertarik dengan proyek kilang di Indonesia.
"Sepanjang aspek itu tidak ada titik terang, investor akan lebih mencari investasi lain," ujar Pri.
Sebelumnya, Deputi Bidang Kedaulatan Mairtim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mencontohkan keterlibatan mafia migas dalam kasus pembangunan proyek kilang di Batam. Perusahaan asal Tiongkok Sinopec kala itu hendak berinvestasi untuk pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Batam.
Namun, masalah hukum membuat proyek tersebut tak berjalan selama tujuh tahun. "Kita anginnya kencang karena kita berhadapan dengan mafia minyak," ujar Purbaya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/6).
Dia pun menduga ada keterlibatan mafia migas dalam proyek kilang Pertamina lainnya. Oleh karena itu, pihaknya bakal menginvestigasi proyek tersebut.
Apalagi, Pertamina memutuskan membatalkan kerja sama dengan Aramco dalam proyek kilang Cilacap dan pecah kongsi dengan Overseas Oil and Gas (OOG) di proyek kilang Bontang.
(Baca: Jadi Proyek Mangkrak, BKPM & Pertamina Kebut Pembangunan Kilang Tuban)
