Potensi Masalah di Balik Misi Menteri Erick Selamatkan PLN
Infrastruktur PLN siap untuk membangun atau mengganti captive power. Apalagi, kebanyakan pelanggan industri berada di Jawa dan Sumatera. "Untuk yang industri yang infrastrukturnya sulit, saya kira memang lebih baik menggunakan captive power," kata dia.
Tunda Pembangunan Pembangkit Baru
Fabby lebih mengusulkan agar baik Menteri BUMN maupun Menteri ESDM meminta PLN untuk mengoptimalkan atau memadamkan pembangkit yang tidak efisien. Perusahaan lalu dapat bernegosiasi dengan produsen listrik swasta atau IPP untuk menurunkan tingkat minimum kapasitasnya yang harus diambil atau dibeli oleh PLN.
"Atau meminta IPP menurunkan ketentuan take or pay selama masa pandemi, minimal sampai dengan 2022, sebagai bentuk sharing the pain," ujarnya.
Selain itu, ia menyarankan agar Kementerian ESDM memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau IUPTL untuk pemakaian industri dan bangunan komersial. Khususnya, untuk penggunaan pembangkit energi terbarukan dan atau ketentuan konservasi energi.
Sejalan dengan hal itu, Fabby berpendapat pemerintah perlu menunda pembangunan pembangkit yang termasuk dalam program 35 ribu mengawatt (MW). Saat ini pembangkit yang belum masuk fase kontruksi ada sekitar 4 gigawatt hingga 5 gigawatt. “Tunda pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sampai 2022, khususnya di Jawa dan Sumatera,” ucapnya.
Langkah tersebut dapat menjadi koreksi untuk mencegah oversupply listrik lebih parah lagi. Proyek 35 ribu megawaat juga cukup membuat arus kas PLN semakin tertekan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya pernah mengimbau agar industri tidak membangun sistem listrik sendiri di tengah pembangunan megaproyek 35 ribu MW. Pelaku industri bisa memanfaatkan listrik yang dipasok PLN. "Jangan sampai ada yang memanfaatkan atau membangun sumber listrik sendiri," kata Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Pada awal tahun ini PLN menyebut pasokan listriknya sudah surplus. Hampir semua sistem kelistrikannya memiliki cadangan mencukupi. Namun, perusahaan tetap melanjutkan proyek pembangunan pembangkit, terutama program 35 ribu megawatt.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 56.397 megawatt dan menambah jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkuit (kms) hingga tahun 2028.
PLTU berbahan bakar batu bara masih mendominasi pembangunan pembangkit tersebut, sekitar 48%. Target penambahannya dari produsen swata atau IPP dalam 10 tahun ke depan sekitar 60%. Ketika membuat RUPTL itu pemerintah beralasan kemampuannya dalam penyediaan listrik terbatas sehingga membuka peluang bisnis bagi konsorsium swasta.
Kementerian ESDM menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2024 sebesar 27,38 gigawatt dari kapasitas tahun lalu sebesar 69,6 gigawatt. Dari tambahan itu mayoritas berasal dari program 35 ribu megawatt (MW). Sisanya diambil dari proyek pembangkit listrik Fast Tracking Project (FTP) yang sempat mangkrak.
Bauran energi dari pembangkit listriknya, terdiri dari energi fosil sebesar 67% dan energi baru terbarukan (EBT) mencapai 33%. Nilai investasi yang dibutuhkan sekitar US$ 36 miliar terdiri dari pembangkitan fosil sebesar US$ 17,89 miliar dan EBT US$ 18,6 miliar.
Melansir dari laporan Statistik Listrik 2013-2018 Badan Pusat Statistik, kapasitas terpasang pembangkit terbesar berada di Pulau Jawa. Jawa Barat berada di posisi teratas pada 2018 dengan 9.697 megawatt. Di posisi berikutnya adalah Jawa Timur dengan 9.396 megawatt. Lalu, Banten dan Jawa Tengan masing-masing 8.052 megawatt dan 7.150 megawatt. Posisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan pada 2017, seperti tampak pada grafik Databoks di bawah ini.
