LSM Jatam: Ada Lebih 96 Titik Tambang Ilegal Batu Bara di Indonesia
Padahal aktivitas penambangan ilegal cukup memberi dampak signifikan bagi negara. Kegiatan tambang ilegal tak berizin itu membuat negara kehilangan penerimaan.
"Mengapa PETI terus menjamur salah satunya adalah kesalahan kita semua. Kita semua berkontribusi, semua itu termasuk petugas, pejabat dan aparat yang seharusnya meniadakan peti malah terlibat," kata Ridwan dalam dialog minerba bersama media dan generasi muda, Senin (27/9).
Menurut Ridwan, mengingat pelaku tambang ilegal sudah menjamur dan menggurita, maka salah satu jalan untuk memberantasnya yakni melalui sebuah gerakan yang dinamakan people power. Pasalnya, sudah beberapa puluh tahun hingga beberapa regulasi dibuat pelaku PETI masih saja ada.
"Mari jadikan gerakan pemberantasan peti ini sebagai people power. kaum milenial yang berpendidikan, LSM mari kita jadikan kesempatan ini untuk menggerakan komponen bangsa menumpas PETI karena merugikan negara dan merusak lingkungan," katanya.
Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria menegaskan jika PETI bukanlah pertambangan rakyat. Pasalnya, aktivitas ini melanggar Undang-Undang (UU) dan Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Izin Pertambangan Rakyat alias IPR merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas terbatas dan investasi terbatas. Sehingga jika dilihat dari kriteria, maka PETI tidak memenuhi karakteristik sebagai IPR.
"Pertambangan rakyat memiliki karakteristik sebagai IPR, memiliki izin resmi dari pemrintah, memegang IPR berkewajiban mengeloal lingkungan dan keselataman, berkjibaan iuran pertambanag rakayat dalam rnagka pemulihan lingkungan," katanya.
