Jokowi Bandingkan Subsidi Energi dengan IKN, Pengamat: Tak Relevan
Walau begitu, Mamit menilai PLN bisa masih bisa melakukan sejumlah terobosan untuk mengetatkan efisiensi. salah satunya yakni merampingkan unit bisnis PLN yang dirasa cenderung bertumpuk dari sisi kinerja maupun tanggungjawab.
"Saya ambil contoh dari segi pembangkitan saat ini PLN punya dua pembangkitan. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan PT Indonesian Power. Kenapa ini tidak dijadikan satu, wong secara bisnis sama-sama pembangkitan," kata Mamit kepada Katadata.co.id.
Menurut Mamit, penumpukan unit bisnis yang sama membuat kinerja PLN kurang optimal sekaligus memunculkan ongkos ganda di dalam unit bisnis PLN sendiri. Dari sisi tanggungjawab, masing-masing unit bisnis cendrung terjadi pengulangan satu sama lain. "Segera dilebur menjadi satu agar terjadi efisiensi," sambung Mamit.
Selain itu, Mamit pun berharap agar program konversi kompor listrik dapat segera dilakukan, sebab 80% dari kebutuhan LPG nasional berasal dari impor. Menurut catatan PLN, impor LPG pada 2020 nilainya mencapai Rp 37 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 51 triliun pada 2021.
Impor diproyeksi mencapai Rp 67,8 triliun pada 2024. Kompor listrik juga dinilai menjadi solusi untuk mengurangi beban subsidi elpiji 3 kg.
"PLN perlu meningkatkan penjualan dari kondisi over supply terutama di Jawa dan Sumatera. Lagipula subsidi elpiji 3 kg siapa saja bisa menggunakan ya. Tapi dengan kompor listrik, pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap penerima manfaat," ujar Mamit.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung subsidi energi yang sangat besar, bahkan, angkanya lebih besar ketimbang membangun ibu kota baru. "Angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini harus dimengerti, sampai kapan kita bisa subsidi sebesar ini," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
Sehari sebelumnya, Presiden memerintahkan dua BUMN PT Pertamina dan PT PLN untuk menerapkan efisiensi anggaran. Menurut Jokowi, besaran subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah akan percuma jika mereka tak melakukan efisiensi.
"Subsidi dari Kementerian Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN dan Pertamina ini yang dilihat publik kok enak banget," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
