Arutmin Hadapi Kendala Penambangan, Pasokan ke PLN Bisa Terganggu
Namun Pemerintah Daerah atau Pemda menunjuk pihak lain untuk menangani longsor. "Pihak ini sudah membebaskan lahan dan membuat pembatas, sehingga kami tidak bisa akses,” kata Cipto.
Setelah membebaskan lahan dari 15 rumah warga, pihak yang ditunjuk oleh Pemda itu akan mengambil batu bara yang ada di lokasi longsor. Kemudian mereka menimbun area tersebut setelah penambangannya selesai.
Arutmin meragukan solusi tersebut. "Jika penambangan dilakukan di lokasi longsor, tidak mungkin menutup. Pasti akan masuk ke wilayah penambangan kami. Kalau sudah begini urusannya ke hukum,” ujar dia.
Perusahaan pun meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk mengoordinasikan rencana penanganan longsor dengan Pemda setempat.
Apalagi, ada wacana memanenkan rute alternatif. Hal ini dapat menciptakan pemukiman baru dan pembengkakan biaya pembebasan lahan yang menyebabkan berkurangnya wilayah penambangan.
“Kami tidak mungkin menambang ke area yang mendekati jalan, sebab harus ada jarak 200 - 300 meter dari lokasi penambangan,” katanya.
"Wilayah yang belum digali ini berpotensi tidak dapat tereksplorasi apabila rute alternatif longsor itu dipermanenkan. Akibatnya, peralihan jalan ini dapat menghilangkan potensi cadangan batu bara enam juta ton yang berada di wilayah sekitar area jalan alternatif," Cipto menambahkan.
