UMK Naik, 10 Perusahaan Alas Kaki Banten Akan Relokasi Pabrik
(Baca: Biaya Tenaga Kerja Tinggi, Pengusaha Usul Hapus Upah Minimum Sektoral)
Terkait rencana relokasi ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan persaingan harga produksi juga menjadi salah satu penyebabnya. "Kami khawatir industri sepatu yang tidak bisa berkompetisi secara harga dengan produk yang datang dari luar negeri," kata Agus di Cilegon, Banten, Kamis (21/11).
Oleh karena itu, perlu aturan perlindungan pengamanan perdagangan (safeguard) harus diterapkan pada industri alas kaki. Dengan adanya aturan itu, diharapkan produk alas sepatu dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Selama ini safeguard telah diberlakukan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait serbuan produk impor. Tiga PMK tersebut adalah PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Dengan tiga aturan tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor.
(Baca: Tangkal Impor, Menperin Ingin Industri Alas Kaki Dikenakan Safeguard)
"Sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia [KPPI] terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain," tulis PMK tersebut yang bernomor 162.
Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan. Pertumbuhan kelompok industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki pada 2018 mencapai 9,42%. Angka ini naik signifikan dibanding 2017 sekitar 2,22%. Pertumbuhan industri juga diikuti dengan meningkatnya ekspor alas kaki nasional sebesar 4,13% menjadi US$ 5,11 miliar pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 4,91 miliar.
