Jokowi: Potensi Perikanan di Natuna Hanya Mampu Tergarap 8,9 Persen
Kedua, kapal-kapal penangkap ikan dengan berat mati 30 DWT (deadweight tonnage) diberikan jarak jangkau 120 mil dan diizinkan masuk ke Natuna. Banyak nelayan tradisional di sekitar Pantai Utara Jawa yang memiliki kapal besar di atas 30 ton. Selama ini mereka tidak diizinkan masuk ke Natuna, padahal banyak kapal asing yang pura-pura berbendera Indonesia diizinkan di daerah tersebut.
Ketiga, memberikan akses permodalan kepada perusahaan perikanan lokal. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memfasilitasinya melalui bank-bank pemerintah. Permodalan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tangkap perusahaan nasional.
“Kami ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap di Natuna, diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9% bisa ditingkatkan dalam waktu singkat,” ujarnya. (Baca: Jokowi: Masa Depan Indonesia Ada di Laut)
Kemudian pembangunan kota perikanan yang bisa mengumpulkan seluruh ikan, dengan fasilitas penyimpanan (cold storage) yang besar, dan pusat pelelangan ikan nasional. Ini bisa dilakukan dengan meniru kota perikanan yang paling baik di dunia. Rizal mencontohkan Tsukiji Fish Market di Tokyo, Jepang.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam ratas tersebut Jokowi menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memulai pembangunan pusat penyimpanan dingin (cold storage) untuk hasil laut di Natuna setelah lebaran.
“Pembangunan cold storage harus dimulai pada bulan Agustus. 17 Agustus adalah peletakan batu pertama pembangunan cold storage di Natuna,” kata Pramono.
