Airlangga: UU Cipta Kerja Bantu Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Selanjutnya, penetapan kawasan lahan pengembalaan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha, dan kemudahan akses sistem informasi pertanian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Tak hanya itu, Airlangga menegaskan terdapat pula beberapa penyederhanaan UU sektor kelautan dan perikanan dalam UU Cipta Kerja, yakni pemangkasan perizinan kapal penangkapan ikan dari 16 jenis menjadi tiga jenis hingga penyederhanaan proses perizinan perikanan tangkap dari 14 hari menjadi 30 menit.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang. Dari angka tersebut, terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan 38,23 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76%.
Assistant Director-General and FAO Regional Representative for Asia and the Pacific Jong Jin-Kim mengatakan Covid-19 telah mengungkap kelemahan dalam pertahanan pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, sistem pangan ke depannnya harus terus diperbaiki untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang terjadi.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi yang semakin besar di Asia menjadikan masyarakat membutuhkan lingkungan dengan produksi makanan bergizi yang lebih baik. "Sehingga ada kebutuhan besar untuk mentransformasi sistem pangan untuk pemulihan ekonomi yang inklusif," ujar Jin-Kim dalam kesempatan yang sama.
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa kemiskinan yang terjadi akibat pandemi harus segera diberantas. Naasnya, kemiskinan tersebut terutama banyak terjadi di lingkungan petani dan nelayan yang mempunyai peran penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara.
Kendati demikian, Jin-Kim menilai berbagai negara termasuk Indonesia telah berhasil merespons dampak negatif pandemi dengan baik. Ia berharap pemulihan ekonomi yang berkelanjutkan terus berjalan.
