Jokowi Rancang Anggaran Infrastruktur 2022 Lebih Besar dari Kesehatan

Rizky Alika
16 Agustus 2021, 13:56
Jokowi, Nota Keuangan, Sidang Tahunan MPR/DPr/DPD
ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww.

"Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan," katanya.

 

Sementara itu, anggaran kesehatan yang diajukan sebesar Rp 255,3 triliun, meningkat 50,4% dibandingkan APBN 2021 sebesar Rp 169,7 triliun.  Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 mencapai 9,4% dari belanja negara yang diajukan sebesar Rp 2.708,7 triliun.  Sejak 2016, besaran anggaran kesehatan ditetapkan minimal 5% dari APBN.

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun tetapi pemerintah sudah menaikkan pagunya menjadi Rp214,5 triliun rupiah, seperti ada dalam rincian anggaran Pemulihan Ekonomi nasional (PEN).  Kendati sudah dinaikkan, anggaran kesehatan diperkirakan tetap membengkak hingga Rp 326,4 triliun pada tahun 2021.

Tahun depan, anggaran kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk penanganan Covid-19, Jokowi dan jajarannya akan mengantisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, dan treatment. Kemudian, pemerintah melanjutkan program vaksinasi Covid-19 serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Kepala Negara itu menilai pandemi dapat menjadi momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. "Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat," ujar Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah. Pembenahan juga dilakukan pada transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

"Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN," kata Mantan Wali Kota Solo itu.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...