Enam Ormas Ancam Gugat Jokowi hingga Mendag Terkait Minyak Goreng
Muttaqien juga mendorong agar aparat berwajib menindak lebih banyak eksportir CPO nakal. Sebab, ada lebih dari tiga perusahaan yang mengajukan ekspor.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan 126 Perizinan Ekspor (PE) kepada 54 eksportir minyak sawit mentah (CPO) pada 14 Februari - 8 Maret 2022. Ekspor CPO yang telah diizinkan sebanyak 2,77 juta ton.
Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo berharap agar aparat berwajib membuka modus dugaan korupsi penerbitan PR CPO. Di sisi lain, Surambo menilai akar dari permasalahan pasokan dan harga minyak goreng ada di perkebunan sawit. Oleh karena itu, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut harus dari hulu sampai hilir.
Cabut HGU
Di tempat terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, meminta pemerintah untuk mencabut Hak Guna Usaha perusahaan minyak sawit mentah (CPO) yang menolak menyalurkan program minyak goreng curah bersubsidi. Dia mengatakan, seluas 9 juta hektar kebun sawit yang dikelola swasta sebenarnya adalah milik negara. Sebab, kebun itu berasal dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah.
"Jadi semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya, serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalamrogram subsidi minyak goreng," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4).
Selain itu, Boyamin mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas dengan mencabut izin ekspor pengusaha CPO yang melanggar aturan. Dia mengatakan, pemerintah telah memberikan fasilitas ekspor kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan triliunan sejak puluhan tahun yang lalu.
"Namun, justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal, mereka malah mengancam boikot program pemerintah," kata Bonyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4).
Indonesia merupakan produsen terbesar CPO terbesar di dunia. Maka itu, tak heran banyak orang terkaya di Indonesia yang berasal dari sektor ini.
