Jaga Minyak Goreng Sesuai HET, Pemerintah Perlu Perkuat Peran BUMN
Sahat mengusulkan agar sebanyak 97.317 ton atau 50% dari konsumsi minyak goreng curah nasional per bulan disalurkan oleh Bulog. Sementara itu, RNI ditugaskan untuk menyalurkan 68.121,9 ton atau 35% dari konsumsi nasional per bulan.
Sementara itu, Perum Bulog telah menyalurkan 1,5 juta kiloliter minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram (Kg) selama tiga pekan terakhir. Namun demikian, penyaluran tersebut bukan termasuk dalam program minyak goreng curah bersubsidi.
Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan penyaluran oleh Bulog saat ini merupakan hasil skema bussiness-to-bussiness (B2B). Artinya, penyaluran minyak goreng tersebut menggunakan skema komersial, bukan penugasan hasil dari larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sebagian turunannya.
"Itu dijual ke pengecer langsung. Itu baru dibuka kemarin, dua minggu sebelum lebaran," kata Febby.
Febby mengatakan pihaknya baru mampu menyalurkan minyak goreng curah tersebut ke seluruh Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatra, dan sebagian Pulau Sulawesi. Menurut dia, penugasan oleh pemerintah menjadi penting agar wilayah dengan biaya logistik tinggi dapat terjangkau. Beberapa wilayah yang dimaksud Febby adalah Pulau Nias, Kepulauan Riau, dan Pulau Kalimantan.
"(Distribusi minyak goreng curah dengan skema B2B ke) Kalimantan, di data saya, ongkosnya masih nggak dapet," kata Febby.
Di sisi lain,Febby mengatakan pihaknya masih menunggu penugasan distribusi minyak goreng curah subsidi dari pemerintah. Salah satu alasan belum turunnya penugasan tersebut adalah belum ada payung hukum yang mengizinkan Bulog bisa mendapatkan penugasan menyalurkan minyak goreng.
Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak dalam negeri pada Februari 2022 diperkirakan sebesar 3,8 juta ton, turun 9,3% dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,2 juta ton.
