Kemenperin Ajak Investor Dunia Bangun Smelter Nikel Bahan Baku Baterai
Pembatasan pembangunan smelter nikel RKEF ditujukan untuk menjaga pasokan bijih nikel untuk suplai bahan baku produk lanjutan yang lebih hilir, seperti prekursor, katoda, hingga baterai. Moratorium penyediaan smelter RKEF dinilai penting untuk menambah alokasi suplai bijih nikel untuk smelter HPAL.
Hal ini juga dilakukan untuk menutup potensi impor bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. "Makanya menurut saya pribadi, moratorium smelter RKEF investasinya dari hulu harus diarahkan sembari bergeser ke sektor hilir," ujar Taufik.
Sebelumnya, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai positif rencana pemerintah untuk menghentikan izin investasi pada pengadaan smelter nikel berteknologi RKEF. Mereka menilai produksi komoditas hasil olahan bijih nikel kadar tinggi berupa feronikel, NPI, dan nikel matte domestik sudah berlebih.
“Sebaiknya saat ini sudah dilakukan moratorium, artinya izin baru untuk smelter pirometalurgi menurut pendapat saya tidak perlu lagi ada izin,” kata Ketua FINI, Alexander Barus di Hotel Westin pada Selasa (9/5).
Alex, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), juga mengatakan bahwa pelaku usaha hulu tambang nikel kini kewalahan untuk memenuhi permintaan pasokan nikel saprolite ke perusahaan smelter pengolahan bijih nikel kadar tinggi tersebut.
Meski produksi bijih nikel kadar tinggi menyentuh 130 juta metrik ton per tahun, ujar Alex, jumlah tersebut tak sebanding dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan seluruh smelter dalam negeri.
