UU Baru Terbit, BPK-KPK Perbarui Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Dalam kesepakatan baru tersebut, dijelaskan mengenai kewenangan BPK dan KPK. Secara rinci dijelaskan, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap kerugian negara dan unsur pidana. Sedangkan KPK, berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi.
Pada bagian kedua kesepatan, disebutkan BPK melakukan pemaparan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana dengan KPK. Apabila berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan itu menyimpulkan terdapat kerugian negara dan unsur pidana, maka BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPK.
(Baca: BPK Ingatkan Luhut untuk Awasi Belanja Perjalanan Dinas )
Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh BPK kepada KPK. Selanjutnya, KPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan penghitungan kerugian negara, KPK dapat meminta BPK untuk melakukan penghitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengpenghitungan kerugian negara, BPK akan memperoleh dokumen pendukung dari KPK. BPK dapat meminta dokumen pendukung kepada pihak lain dengan berkoordinasi dengan KPK.
(Baca: Bertemu Petinggi BPK, Ketua KPK Bantah Bahas Jiwasraya)
Selanjutnya, BPK menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara kepada KPK setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
Sedangkan mengenai keterangan ahli, KPK dapat meminta BPK untuk menunjuk ahli guna didengar keterangannya tentang hal-hal terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Permintaan penunjukan ahli dilakukan secara tertulis, dan selanjutnya BPK kemudian memberikan keterangan ahli dalam proses pengadilan.
BPK dan KPK juga melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerja sama ini dilakuan antara lain dengan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.
