KPK Sebut Hukum RI Mundur kalau Pidana Korporasi Dihapus Omnibus Law
(Baca: Faisal Basri Nilai Omnibus Law Lemahkan Posisi Buruh dan Pemda)
Oleh karena itu dia menyarankan pemerintah tidak menghapus pidana bagi para pengusaha dan korporasi. Sebagai gantinya, pemerintah disarankan membuat diversi untuk penyelesaian perkara korporasi.
Melalui diversi, korporasi bisa lepas dari jerat hukum apabila telah menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan aparat penegak hukum ketika melakukan pelanggaran. “Anda harus bayar ganti rugi, denda, dab seterusnya. Kalau bersedia memperbaiki diri, si penuntut bisa tidak mengajukan atau menunda perkara,” kata Rasamala.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, dalam UU omnibus law ke depan tak akan mengatur hukum pidana bagi pelanggar aturan. Sebab, omnibus law menggunakan basis hukum administratif.
(Baca: Omnimbus Law Diharapkan Mampu Dorong Investasi di Sektor Properti)
Sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. "Terkait iklim usaha, basis hukum bukan hukum kriminal tapi administratif," kata Airlangga di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/12).
Airlangga mengatakan, penerapan hukum berbasis administratif sudah diterapkan di pasar modal dan perbankan. Alhasil, para pengusaha yang melanggar aturan tak akan mendapat garis polisi di tempat usahanya.
Sebaliknya, pengusaha yang melanggar akan dikenakan denda dan bila menolak bayar akan dicabut perizinannya. Ia mengatakan, kebijakan tersebut akan memberikan kepastian bagi pengusaha.
