Jokowi Minta Menteri Meniru Trump: 1 Permen Baru untuk Cabut 40 Aturan
(Baca: Jokowi Akan Terbitkan Dua Undang-undang Besar Omnibus Law)
Jokowi pun meminta orientasi birokrasi berubah dari dilayani menjadi melayani, dan dari prosedural menjadi menitikberatkan pada hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur, tapi goal-nya justru tidak dilihat,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menata lagi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dia menilai Tito harus bisa membuat pemerintah daerah memiliki kebijakan yang linier dengan pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja.
Atas dasar itu, Jokowi meminta agar reformasi birokrasi di pusat bisa bergulir ke provinsi, kabupaten, dan kota. “Dari sisi regulasi, kewenangan, dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah,” ucapnya.
Jokowi juga meminta adanya reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Jokowi menilai hal ini menjadi kunci bagi negara untuk bisa melompat maju.
(Baca: Tugas Pertama Jokowi ke Mendagri Tito, Benahi Tumpang Tindih Aturan)
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pembenahan pendidikan vokasi benar-benar dilakukan. Pendidikan vokasi, lanjutnya, tidak boleh hanya dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), namun juga BUMN, swasta, dan lembaga khusus lainnya.
Jokowi pun meminta Kartu Pra Kerja disiapkan dengan matang. “Sehingga saat Januari 2020 dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor,” ucapnya.
