Macet dan Banjir, Alasan Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

Menurut Jokowi, Jakarta saat ini memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis dan perdagangan. Padahal beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negara di masa yang akan datang dengan pemindahan pusat pemerintahan seperti Washington DC, Amerika Serikat; Canberra, Australia; Putrajaya, Malaysia; Sejong, Korea; serta Mesir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan masalah banjir di Jakarta terjadi karena penurunan tanah di pantai utara dan kenaikan permukaan air laut. Air tanah turun rata-rata-rata 7,5 sentimeter dan telah turun sampai 60 sentimeter dalam medio 1989 sampai 2007.

Bambang mengungkapkan, permukaan tanah akan terus turun hingga 120 sentimeter. Padahal air laut naik sekitar 6 sentimeter karena perubahan iklim.

"Sebesar 50% wilayah Jakarta adalah kategori rawan bajir dan tingkat aman banjir hanya di bawah 10 tahun, idealnya satu kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahun," katanya.

Selain itu, Bambang mengatakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 56 triliun setiap tahun. Lebih jauh, dia memproyeksikan nilai yang hilang karena kepadatan macet kendaraan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Belum lagi, kualitas air yang tercemar bisa menyebabkan buruknya sanitasi.

Bambang menjelaskan, ibukota yang baru juga harus merepresentasikan identitas bangsa. Apalagi, Jakarta adalah Batavia sebagai pusat perdagangan hasil pembangunan Belanda. "Kajian ibukota baru harus menjadi modern dan kelas internasional, simpelnya adalah smart, green, and beautiful city," ujarnya lagi.

(Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota Diputuskan Setelah Pilpres 2019)