KPK Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Minerba
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada periode 2006-2016 nilai transaksi perdagangan ekspor batu bara yang dilaporkan secara tidak wajar mencapai US$ 27,1 miliar atau sekitar Rp 381,8 triliun.
KPK menemukan enam penyebab hal tersebut terjadi. Pertama, pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap volume dan kualitas minerba. Kedua, minimnya pengawasan proses pengapalan dan pengangkutan. Ketiga, adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor.
Keempat, tidak ada akses sistem pelaporan surveyor dan Direktorat Jenderal Minerba. Kelima, sebaran ekspor mineral dan batu bara di berbagai titik pelabuhan. Terakhir, perbedaan peraturan Kementerian Perdagangan terkait tata niaga minerba.
Oleh karena itu, KPK mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minerba (TekMIRA) sebagai pembanding laporan surveyor. Koordinasi lintas sektor kementerian pun harus diperkuat. Lalu, pemerintah perlu merevisi aturan tata niaga minerba, termasuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum pengapalan dan pengaturan eksportir terbatas.
"Kami mencoba mendorong berbagai lembaga untuk duduk bersama supaya ada one map one policy," katanya.
