Pembangunan Infrastruktur Dinilai Belum Mampu Atasi Masalah di Papua

Masalah terakhir mengenai sejarah dan status politik di Papua. Evitarossi menjelaskan, masih ada beberapa kelompok di Papua yang merasa Papua bukan bagian dari Indonesia.

Mereka beranggapan bahwa Papua merupakan bangsa Melanesia dan karenanya harus meraih kemerdekaan. "Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar, yaitu status politik di Papua," kata Evitarossi.

Lebih lanjut, ia menilai pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menangani konflik di Papua bersifat top down. Pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat Papua.

Karenanya, pemerintah saat ini harus membangun dialog dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait di Papua secara sejajar. Menurutnya, dialog itu penting untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Pemerintah pun perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek.

"Penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua," katanya.

(Baca: Soal Klaim OPM, Wiranto: Saya Tidak Berdiskusi dengan Kriminal)