Dulu Sebut Izin Meikarta Rampung, Luhut: Banyak yang Saya Tidak Tahu

(Baca: Terbongkarnya Suap dalam Sengkarut Izin Megaproyek Meikarta)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut merupakan anak buahnya. Dinas PUPR melekat di bawah struktur Pemerintah Kabupaten Bekasi bukan ke Kementerian PUPR. "Kepanjangannya saja beda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang," kata dia di kantornya.

Kuasa Hukum Meikarta Denny Indrayana mengatakan, langkah pertama yang dilakukan perusahaan adalah melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui fakta yang terjadi. Jika memang terjadi penyimpangan atas prinsip antikorupsi, perusahaan tidak akan mentolerir dan akan menjatuhkan sanksi kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut sesuai hukum kepegawaian yang berlaku.

"Kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut," kata Denny.

(Baca: KPK Tangkap Pejabat Pemda Bekasi Terkait Izin Megaproyek Meikarta)