KPK Soroti 2.357 Koruptor Masih Berstatus PNS

Selain itu, putusan inkrah bagi PNS terlibat korupsi acapkali tak mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP). "Kami butuh waktu untuk memvalidasi data itu agar tidak diterapkan kepada orang yang keliru," kata Bima.

Kendala lainnya lantaran tidak ada data kepegawaian terintegrasi lintas kementerian/lembaga maupun daerah. Sementara itu, ada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tak jujur dan membiarkan PNS terlibat korupsi tetap berstatus aktif.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai masih banyaknya PNS terlibat korupsi yang tetap berstatus aktif lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012. Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap berasa di jabatan struktural.

"Ini yang menjadi kendala," kata Tjahjo.

(Baca juga: Tonny Budiono, Pejabat Berprestasi yang Akan Jalani Pensiun di Penjara)

Pengintegrasian data lintas kementerian/lembaga dan daerah juga akan mulai dilakukan. Kemendagri bersama BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah berkoordinasi merumuskan hal tersebut.

Tjahjo pun akan mencabut surat edaran Kemendagri pada 2012 lalu. Alhasil, tak ada alasan kepala daerah tetap mengizinkan koruptor tetak berstatus sebagai PNS.

"Akan segera keluar penegasan kembali bahwa surat edaran dinyatakan tidak berlaku," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo mewanti-wanti para kepala daerah sebagai PPK tegas memberhentikan dengan tidak hormat para PNS terlibat korupsi. Jika hal tersebut tak dilakukan, mereka akan dikenai sanksi.

Ada pun, Tjahjo akan menggunakan diskresinya mengambil alih proses pengangkatan dan pemberhentian PNS. "Diingatkan sekali tidak digubris ya kami ambil alih," kata Tjahjo.