Anggaran Dipotong, DPR Minta BPK Audit Dana Tunjangan Guru
Sedangkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan telah menemukan ada sisa anggaran TPG sebesar Rp 19,6 triliun di rekening kas daerah. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan mengapa anggaran TPG Rp 23,4 triliun ditunda.
Pemangkasan tersebut merupakan upaya pemerintah menghemat anggaran dengan menekan belanja negara seiring perkirakan penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak dapat tercapai hingga Rp 219 triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian belanja negara, di antaranya penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). (Baca pula: Rawan Gugatan, Pemda Diminta Tak Potong Belanja Modal).
Walau memangkas belanja, pemerintah menyatakan penghematan tersebut dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Secara total, penghematan TKDD pada 2016 diperkirakan Rp 72,9 triliun. Sumber pengurangan diambil dari penghematan alamiah Rp 36,8 triliun dan penundaan sebagian penyaluran Dana Alokasi Umum Rp 19,4 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16,7 triliun.
Penghematan alamiah berasal dari perkiraan sisa pagu, misalnya DBH Pajak sebesar Rp 4,2 triliun. Hal ini lantaran turunnya perkiraan penerimaan pajak yang harus diikuti dengan penurunan DBH Pajak yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara.
Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 6 triliun. Beberapa daerah memang diperkirakan tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran DAK fisik yang berbasis kinerja penyerapan. (Baca juga: Dana Desa Berkurang, Pemangkasan Anggaran Naik Jadi Rp 133,7 Triliun).
Kemudian DAK nonfisik sebesar Rp 23,8 triliun. Termasuk dari DAK nonfisik inilah di antaranya berasal dari dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp 23,4 triliun tadi.
