Ketimpangan Turun, Ekonomi Masih Dikuasai 20 Persen Penduduk
Di sisi lain, 40 persen kelompok masyarakat kelas menengah menguasai pengeluaran sebesar 34,7 persen. Persentasenya naik 0,05 persen dibandingkan Maret 2015. Sedangkan 20 persen kelompok masyarakat atas menguasai 47,84 persen pengeluaran secara nasional. Persentasenya menurun dibandingkan Maret 2015 yang sebesar 48,25 persen.
Berdasarkan kajian BPS, penurunan pengeluaran masyarakat kelas atas ini karena kinerja sektor modern seperti jasa pun menurun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendorong ekonomi dari sektor jasa ke riil, seperti pertanian, pertambangan, ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kalau pemerintah mau menurunkam rasio gini lebih besar lagi, harus didorong sektor riil ini. Karena masyoritas penduduk berpenghasilan rendah bekerja di sektor riil," tutur Suryamin di kantor BPS, Jakarta, Senin (18/4).
(Baca: Laju Ketimpangan Orang Kaya-Miskin Indonesia Tercepat di Asia)
Perbaikan rasio gini juga didukung pertumbuhan ekonomi, yang naik 7,12 persen dari kuartal I ke kuartal III-2015. Nilai tukar petani juga naik 0,79 persen dari Maret ke September tahun lalu. Upah buruh pertanian ikut terangkat naik. Selain itu, upaya pemerintah membangun infrastruktur yang meningkat di akhir tahun menyebabkan kenaikan upah buruh. Faktor lain adalah peningkatan dana bantuan sosial kepada masyarakat kelas bawah, sehingga kelebihan pengeluarannya bisa digunakan kembali untuk keperluan lain.
(Baca: Pemerintah Akan Andalkan Dana Desa Bangun Infrastruktur)
Tingkat ketimpangan di pedesaan pun lebih rendah dibanding perkotaan, yakni 0,33 persen pada September 2015 berbanding 0,42 persen pada Maret 2015. Ini menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk di pedesaan lebih stabil ketimbang perkotaan. BPS mencatat ada empat kota yang tingkat ketimpangannya melebihi angka nasional. Yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta 0,42 persen. Sementara itu Jawa Barat dan Papua Barat 0,43 persen.
