Pemprov Kalimantan Utara Dapat 10 Persen Saham Blok Nunukan
(Baca : Pertamina Jadi Pemegang Saham Mayoritas di Blok Nunukan)
Setelah pengembangan wilayah kerja di Blok Nunukan disetujui, pemerintah berharap Pertamina bersedia menalangi kebutuhan dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan jatah saham partisipasi tersebut. Skema dana talangan ini juga pernah dilakukan Pertamina ketika membantu pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan saham di Blok Mahakam. “Pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan uang. Nanti dicicil dari dividen produksi,” ujar Wiratmaja.
Lewat pola tersebut, pemerintah daerah tidak perlu mencari pendanaan lagi dari pihak swasta. Hal ini juga meminimalisir penyalahgunaan saham partisipasi dengan diperjualbelikan ke swasta. Selanjutnya, pemerintah daerah sepenuhnya merasakan manfaat dari pengembangan blok tersebut. Apalagi Blok Nunukan berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
(Baca: Harga Minyak Anjlok, Pengembangan Blok Nunukan Bisa Tertunda)
Tapi, keinginan pemerintah agar Pertamina membantu pendanaan pemerintah Kalimantan Utara belum tentu bisa terwujud. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai rencana itu. "Masih kami diskusikan untuk putusan finalnya," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada Katadata, Kamis (4/2).
Tak cuma itu, Pertamina juga belum tentu akan memproduksi Blok Nunukan tersebut. Pertimbangannya harga minyak yang masih rendah di kisaran US$ 30 per barel. Ketika berproduksi, blok ini akan menghasilkan gas 60 juta kaki kubik (mmscfd) dan minyak 1.800 barel per hari. Gas ini akan dipasok ke PT Pertamina Gas. Setelah itu Pertamina yang akan mengalokasikannya ke industri atau pembangkit listrik.
