Didukung Institusi Keuangan, Aneka Tambang Siap Beli Saham Freeport
Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana memadukan Aneka Tambang dan Inalum untuk membeli 10,64 persen saham Freeport. Pertimbangannya, kondisi keuangan Inalum saat ini lebih kuat dibandingkan Aneka Tambang. Pasalnya, Aneka Tambang tengah membutuhkan dana besar untuk membangun pabrik pengolahan bauksit di Menpawah, Kalimantan Barat senilai US$ 2 miliar. Sedangkan kondisi keuangan Inalum lebih longgar karena belum memiliki kegiatan operasional pertambangan.
Rini berharap, kesepakatan sinergi di antara dua perusahaan BUMN itu dapat diputuskan akhir bulan Oktober ini. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengempit 9,36 persen saham Freeport. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha penambangan minerba, Freeport memiliki kewajiban divestasi 30 persen saham kepada pemerintah Indonesia. Pelepasan saham itu dilakukan secara bertahap hingga tahun 2019 atau dua tahun sebelum masa kontrak karya Freeport berakhir.
Rencananya, 10,64 persen saham akan dilepas mulai bulan Oktober ini dan 10 persen lagi tahun depan. Ada tiga opsi divestasinya. Pertama, Freeport harus menawarkan sahamnya kepada pemerintah. Kedua, bila pemerintah tidak mengambilnya, opsi akan jatuh kepada BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD). Ketiga, opsi penawaran saham perdana ke publik (IPO) melalui bursa saham. Rini pernah menyatakan tengah mempertimbangkan opsi menggadaikan saham Freeport milik pemerintah untuk mendapatkan dana pembelian 10,64 persen saham Freeport.
(Baca: Divestasi Freeport, Pemerintah Wacanakan Gadai Saham )
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi tidak setuju jika skema divestasi saham Freeport melalui IPO karena pembelinya bisa berbagai pihak. Padahal, divestasi itu bertujuan mengalihkan sebagian saham Freeport kepada negara. “Bisa saja muncul PT Angin Ribut atau PT Antah Berantah. Saya tidak sependapat dengan divestasi saham di bursa," tandasnya.
