DPR Setuju Pemerintah Kucurkan Rp 151 Triliun untuk BUMN Lewat 3 Skema
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) juga akan mendapatkan PMN dengan nilai Rp 650 miliar. Perumnas akan menggunakan dana ini untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Kereta Api Indonesia (Persero) juga mendapatkan dana dari pemerintah dalam bentuk PMN dengan nilai total Rp 3,5 triliun. KAI berencana menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya operasional.
Pencairan Utang Pemerintah pada BUMN
DPR juga menyetujui sebanyak sembilan BUMN mendapatkan pencairan utang dari pemerintah dalam tahun anggaran 2020. Nilai total pembayaran utang dari pemerintah yaitu Rp 115,95 triliun. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:
| BUMN | Nominal Utang (Rp) | Keterangan |
| Hutama Karya | 1,88 triliun | Kekurangan pembayaran terhadap pembebasan lahan proyek tol 2016-2020. |
| Wijaya Karya | 59,91 miliar | Kekurangan pembayaran pembebasan lahan proyek tol Serang-Panimbang 2018-2020. |
| Waskita Karya | 8,94 triliun | Kekurangan pembayaran pembebasan lahan proyek tol. |
| Jasa Marga | 5,02 triliun | Kekurangan pembayaran pembebasan lahan periode 2016-2020. |
| Kereta Api Indonesia | 257,88 miliar | Kekurangan pembayaran terhadap kewajiban pelayanan publik (PSO). |
| Pupuk Indonesia | 5,75 triliun | Penugasan pupuk bersubsidi dari pemerintah. |
| Perum Bulog | 566,36 miliar | Program kewajiban pelayanan publik (PSO). |
| Pertamina | 45 triliun | Kompensasi selisih harga jual eceran Jenis BBM Khusus tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium tahun 2017, sebagian 2018, belum termasuk cost of fund. |
| PLN | 48,46 triliun | Kompensasi tarif listrik tahun 2018 dan 2019 untuk membayar selisih biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah. |
Sebagai catatan, sebelumnya ada rencana pencairan utang kepada Kimia Farma Tbk sebesar Rp 1 triliun. Namun, DPR mengeluarkan Kimia Farma dari jajaran BUMN yang bakal menerima pencairan utang dalam program PEN ini karena terkait utang BPJS Kesehatan untuk penanganan Covid-19
"Tapi dikembalikan ke BUMN dan Kimia Farma. Silahkan selesaikan langsung dengan pemerintah sehingga tidak jadi bagian pencairan utang di DPR Komisi VI," kata Aria.
(Baca: Garuda Usul Dana Talangan Rp 8,5 T Berbentuk Obligasi Tenor 3 Tahun)
Dana Pinjaman/Talangan Pemerintah
Sementara itu, DPR juga setuju langkah pemerintah untuk memberikan dana pinjaman atau dana talangan kepada dua BUMN. Total dana pinjaman tersebut mencapai Rp 11,5 triliun.
Perusahaan pertama yang mendapatkan dana talangan adalah Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan nilai Rp 3 triliun. Rencananya penggunaan dana tersebut untuk digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.
Lalu, Garuda Indonesia Tbk yang akan menerima dana pinjaman dari pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 8,5 triliun. Hal itu ditujukan untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 karena terjadi penurunan penumpang sebesar 95%.
(Baca: Berharap Belanja Pemerintah dan BUMN untuk Memacu Kredit Perbankan)
