KSPI Rencanakan Aksi Besar Buruh Tolak UU Cipta Kerja ke DPR dan MK
Legislative Review
Iqbal menambahkan, saat ini KSPI sudah mengirimkan surat permohonan legislative review kepada sembilan pimpinan fraksi DPR, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPR, dan 575 anggota DPR.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa permohonan legislative review berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Tak hanya itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oleh karenanya, DPR berwenang membuat sebuah undang-undang baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Ia pun berharap, fraksi yang menyatakan penolakan UU Cipta Kerja dapat menginisiasia legislative review. Fraksi yang dimaksud ialah PKS dan Demokrat.
"DPR jangan menolak badan. PKS dan Demokrat, kalau memang benar menolak UU Cipta Kerja, harusnya ambil inisiatif. Jangan berlindung di balik aksi massa," katanya.
Bagaimanapun, anggota DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, menginisiasi legislative review ibarat memasukkan DPR ke lubang jarum.
"Sia-sia. Ada berapa fraksi di DPR? Tidak mungkin," ujar dia saat dihubungi Katadata. Ia pun menekankan, konfigurasi kekuatan parlemen saat ini didominasi oleh pendukung pemerintah.
