Kabar Reshuffle Kabinet: Jatah Parpol Bertambah, Risma Calon Menteri
Sedangkan Partai Golkar menyerahkan keputusan kocok ulang ini kepada Presiden. Politisi partai beringin Golkar Maman Abdurrahman mengatakan mereka akan mendukung penuh apapun yang menjadi keputusan Jokowi.
“Fokus kami berdasarkan arahan Ketua Umum Bapak Airlangga adalah memberikan karya nyata dan legacy terbaik untuk bangsa Indonesia di era Pak Jokowi dengan optimal,” kata Maman kepada Katadata.co.id, Minggu (20/12).
Beberapa Menteri Diganti
Rencana reshuffle kabinet saat ini memang tidak sekadar untuk mengisi kekosongan dua kursi menteri. Hajatan tersebut juga terkait dengan hasil evaluasi kinerja para menteri setelah berjalan lebih dari satu tahun
Salah satu poin utama evaluasi adalah kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait poin tersebut, tiga orang sumber Katadata.co.id menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemungkinan akan diganti. “Calon yang disiapkan diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.”
Perombakan kabinet disebut-sebut juga menyasar pos lainnya. Kabar yang beredar di kalangan elite partai adalah Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. “Ada perubahan banyak menteri, baik diganti atau digeser ke pos menteri lain,” ujar sumber tersebut.
Kabar reshuffle kabinet sebenarnya sempat berhembus kencang pada pertengahan tahun ini. Saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020, Jokowi menumpahkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet yang diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube, 28 Juni 2020.
Ada beberapa bidang yang disorot Presiden. Pertama, bidang kesehatan yang memiliki anggaran jumbo, namun penggunaan dananya masih minim. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat yang tersendat.
Ketiga, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden kemudian mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. “saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.
