Perhutanan Sosial: Izin Didapat, Untung Dituai
Bahkan, Gapoktan Beringin Jaya memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 1,75 m kepada 69 anggotanya. Pinjaman itu digunakan sebagai modal untuk mengelola lahan dan komoditas bukan hutan.
Adapun mayoritas komoditas yang dikembangkan adalah kopi. Fajar mengatakan, kopi dari gapoktan di Tanggamus ini banyak peminatnya hingga terjadi peningkatan pendapatan. “Dari yang hanya Rp 1 juta per kelompok, sekarang sudah mencapai Rp 65 juta.” Meningkatnya pendapatan tak lepas dari legalitas izin sehingga membuat petani lebih tenang dan serius menggarap lahannya. Juga, menjaga hutan tetap lestari.
Berkaca pada kisah tersebut, bahwa salah satu tujuan perhutanan sosial adalah mensejahterakan pendapatan masyarakat di sekitar tercapai. Hal itu juga terungkap oleh survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center pada pertengahan 2020.
Dalam survei yang dilakukan terhadap 103 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan 210 responden menyebutkan, mayoritas responden anggota KUPS merasa terjadi peningkatan jumlah pendapatan naik 2 kali lipat. 25,8 persen responden pendapatannya naik dua sampai tiga kali lipat. Bahkan 2,4 persen responden menyatakan perekonomiannya meningkat lebih dari tiga kali lipat.
Tak hanya itu, para responden sangat setuju bahwa manfaat perhutanan sosial berdampak membuka lapangan kerjaan bagi masyarakat (51,4 persen). Dan mereka juga sangat setuju bahwa perekonomian warga sekitar kawasan PS juga ikut membaik (41 persen).
Harapan petani untuk terus sejahtera dan memiliki masa depan lebih baik selalu ada. Oleh sebab itu, diperlukan pendamping di setiap skema perhutanan sosial. Peran pendamping ini tidak hanya mendampingi proses izin dan pengelolaan perhutanan sosial, namun juga dapat membuka akses ke perbankan dan pasar hingga para petani ini mandiri secara finansial.
