Dilema Rencana Jokowi Menghapus Pupuk Subsidi
Penghentian subsidi pupuk dalam jangka pendek berpotensi menurunkan produktivitas petani. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir.
Ia menilai, penyaluran pupuk bersubsidi masih diperlukan oleh petani kecil. Sebab, selain petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, program pupuk subsidi juga memberikan jaminan stabilitas harga.
Apalagi, pupuk bukan satu-satunya komponen pengeluaran petani. Masih ada upah buruh, bibit, belum lagi biaya sewa tanah bagi petani penggarap. "Kalau tidak ada subsidi, harga pupuk mahal. Petani akan mengurangi dosis pupuk dan ujung-ujungnya produktivitas kita turun, lalu impor" kata Winarno.
Jangankan penghapusan subsidi, harga pupuk naik pun sudah dianggap memberatkan petani. Kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi itu berlaku mulai 1 Januari 2021.
"Kenaikan harga HET pupuk bersubsidi menyebabkan peningkatan biaya produksi,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty.
Berdasarkan Permentan 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, pupuk bersubsidi rata rata naik Rp 300-450 per kilogram.
Pupuk Urea misalnya, naik dari Rp 1.800 per kilogram menjadi Rp 2.250 per kilogram. Sementara, Pupuk SP36 naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.400, ZA naik dari Rp 1.400 menjadi Rp 1.700, dan Pupuk Organik Granul naik dari Rp 500 menjadi Rp 800 per kilogram. Hanya harga Pupuk NPK yang tetap Rp 2.300 per kilogram.
Masalah Distribusi Pupuk
Bagi Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa, masalah yang dikeluhkan Jokowi terjadi karena kebijakan pupuk subsidi sudah bermasalah sejak awal. Subsidi rawan penyelewengan karena harga pupuk subsidi dan nonsubsidi terlalu tinggi.
Harga pupuk urea subsidi dan non subsidi misalnya, memiliki selisih harga Rp 3.000 per kilogram. Jika 1.000 ton saja diselewengkan, maka angkanya sudah mencapai Rp 3 miliar.
Penyelewengan ini bukan isapan jempol belaka. Dua tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso dalam kasus suap terkait distribusi pupuk subsidi. Dalam skala lebih kecil, penyelewengan itu ada di mana-mana.
Polres Indramayu, Jawa Barat misalnya, pada Selasa (12/1) lalu menangkap dua pelaku penyelundupan pupuk jenis NPK bersubsidi. Ada dua tersangka yang ditangkap, yaitu SJR alias JJ (47) dan BG (42), keduanya merupakan Indramayu. Mereka kedapatan mengangkut 200 sak pupuk, masing-masing 50 kilogram secara ilegal.
Dwi, yang pernah mengisi posisi tim transisi Jokowi-JK nah mengusulkan agar subsidi input seperti pupuk, benih, dan unit alat mesin pertanian (alsintan) dicabut. Sebagai gantinya petani diberikan uang. “Semua subsidi itu saya tentang. Ada kebocoran di mana-mana. Seharusnya uangnya serahkan saja ke petani,” ujarnya.
Tak dalam hal distribusi, masalah pembayaran subsidi oleh pemerintah ke produsen pupuk pun rupanya tersendat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Selama ini, BUMN Pupuk Indonesia merupakan pelaksana program pupuk subsidi. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pupuk subsidi, menurutnya, adalah jumlahnya yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan petani.
"Bahkan per awal 2021 ini masih Rp 6 triliun utang pemerintah yang belum dibayarkan ke Pupuk Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, “Jangan sampai BUMN Pupuk Indonesia ini menjadi korban alias kambing hitam akibat permasalahan pupuk subsidi.”
