DPR Sahkan UU Ibu Kota Negara, Pembahasannya Dikebut Kurang Dua Bulan
Anggota Pansus RUU IKN dari PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan masalah dimulai dari pembahasan singkat hingga faktor substansi. Ia menyoroti adanya kemungkinan tidak ada perwakilan masyarakat di ibu kota baru.
“Ini tak hanya bertentangan dengan UUD 1945 tapi juga berpotensi melahirkan otoritarianisme,” kata Suryadi. Hal lainnya, belum ada penjelasan teknis yang mengatur nasib masyarakat adat hingga lingkungan hidup di ibu kota baru.
Presiden Jokowi yang memilih nama IKN yakni Nusantara menuai perdebatan. Pemerintah menerima masukan dari para ahli sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara. Nama-nama yang diberikan seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.
Beberapa anggota DPR dan DPD menyatakan kebingungannya dengan pemilihan nama tersebut. Ketua Komisi I DPD Agustin Teras Narang meminta penjelasan detail pemerintah atas pemilihan nama tersebut. "Kami butuh penjelasan detail, baik landasan sosiologis, filosofis, dan historis. Sehingga kami bisa mempertanggungjawaban kepada rakyat," kata Teras dalam Sidang Pansus RUU IKN, Senin (17/1).
Kritik pun disampaikan ahli sejarah. Salah satunya sejarawan sekaligus Ketua Asosiasi Sejarah Lintas Batas (Sintas) Andi Achdian mengatakan persoalan terbesar dari penamaan itu ialah pengertian Nusantara yang sudah dipahami masyarakat sebagai wilayah Indonesia yang luas. Kata Nusantara merujuk pada wilayah kepulauan RI.
Andi khawatir penamaan ibu kota baru tersebut akan menggeser makna Nusantara. Apalagi pengertian Nusantara di masa lalu mencakup wilayah yang luas, tak terbatas pada nama satu wilayah saja.
Kata 'Nusantara' sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Nusa bermakna kepulauan, sedangkan antara berarti luar. Sejak era Majapahit, kata Nusantara diasosiasikan dengan wilayah Indonesia modern ditambah tetangganya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Thailand bagian selatan.
