Tepis Isu Penundaan, Jokowi Tegaskan Lagi Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Sementara menyangkut aturan turunan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, Presiden meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahud MD, agar berkomunikasi secara intensif dengan KPU dan DPR.
Komunikasi dibangun agar regulasi yang dibuat nanti dapat memberikan solusi dan kepastian. "Sehingga perencanaan programnya dapat didetailkan sehingga regulasi yang ada tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," ucap Presiden.
Selain mengenai persiapan tahapan, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya agar memeriksa kembali alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun. Anggaran tersebut akan menggunakan alokasi dari APBN dan APBD.
Mengingat jumlahnya yang besar, Jokowi meminta agar penggunaan anggaran dapat dipersiapkan secara bertahap.
"Saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik, dalam APBN maupun APBD," pintanya.
Sebelumnya, berkembang wacana untuk menunda pelaksanaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Wacana ini diembuskan ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang saat ini juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Selain Airlangga, menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju yang turut buka suara mengenai isu ini adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Jokowi pada ratas sebelumnya telah meminta jajaran menterinya tidak lagi membahas isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, dan meminta mereka berhenti menimbulkan polemik sehingga dapat fokus untuk bekerja, terutama memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan pokok.
