Dukung PKS Soal Presidential Threshold, PKB Usul Diturunkan jadi 15%
“Jika presidential threshold diturunkan, itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan,” tutur Jazil pada Desember 2021.
Sebelumnya, PKS telah melontarkan wacana untuk menggugat presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dimaksudkan untuk judicial review atau meninjau kembali peraturan tersebut sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
Alasan PKS mengusulkan judicial review presidential threshold disebabkan pengalaman pada Pemilu 2019 yang dianggap melahirkan politik identitas, sebab capres-cawapres yang hanya dua pasang.
“Kami akan mengajukan judicial review sehingga tidak terulang apa yang dikhawatirkan publik dari Pilpres 2019, dimana karena presidential threshold terlalu tinggi. Kemudian ada kondisi partai-partai memblok, sehingga hanya memunculkan dua calon saja,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid pada Rabu (1/3).
Permohonan judicial review tersebut rencananya akan dilakukan PKS usai pembacaan keputusan permohonan yang serupa.
“Kami akan ajukan karena itu sudah jadi keputusan dari partai. Kami menunggu saja usulan daripada kawan-kawan yang sekarang mengajukan tuntutan untuk nol persen,” kata Hidayat.
