KPK Terima Asset Recovery Korupsi e-KTP dari AS Senilai Rp 86,6 Miliar
Pada kegiatan ini Ketua KPK turut didampingi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan; Deputi Bidang Informasi dan Data, Mochamad Hadiyana; Direktur Penuntutan, Fitroh Rohcahyanto; serta Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu.
Sementara dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tampak Legal Attach FBI Robert Lafferty, Supervisory Special Agent FBI John Pae, beserta jajaran dari USAID.
Kasus korupsi proyek e-KTP merugikan negara senilai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun. Proyek e-KTP terjadi pada 2011 dan 2012.
Terkait kasus ini, KPK sebelumnya kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka adalah mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; PNS BPPT, Husni Fahmi; dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.
Miryam dan Isnu pada pekan lalu baru menjalani sidang perdana.
Sebelum empat tersangka baru ini, KPK telah lebih dulu memproses 10 orang tersangka menyangkut korupsi proyek e-KTP. Salah satunya adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Di pengadilan, hakim menyatakan Novanto terbukti bersalah melakukan korupsi dan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Selain itu, dia juga wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti senilai 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkannya kepada penyidik. Terhadap putusan ini, Novanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Selain itu, terdapat tersangka lain yang diusut KPK dan telah selesai menjalani sidang. Dari jajaran Kementerian Dalam Negeri, terdapat mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk Kemendagri, Sugiharto.
Dari kalangan swasta, ada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong; mantan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha Made Oka Masagung; serta keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
Dari jajaran parlemen, terdapat mantan anggota DPR Miryam S. Haryani, serta Markus Nari.
