Dorong Penerimaan, Pemerintah Pertimbangkan Pengenaan Pajak Nikel

Image title
20 Agustus 2022, 06:00
pajak, ekspor, ekspor nikel, pajak ekspor nikel, Jokowi
Sekretariat Kabinet RI
Ilustrasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengendakan baju adat Buton pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 77.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengkaji perlunya membatasi jumlah smelter yang memproduksi NPI atau feronikel, yang saat ini memiliki kapasitas terpasang gabungan sekitar 1,3 juta ton output kandungan nikel.

Pemerintah juga tengah melakukan hilirisasi bahan baku lainnya. Dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu, Kepala Negara menekankan bahwa peningkatan hilirisasi akan membantu melindungi Indonesia dari fluktuasi nilai tukar.

"Pada 2014, ekspor baja hanya sekitar Rp 16 triliun, tetapi tahun lalu meningkat menjadi Rp 306 triliun pada akhir tahun ini. Dan itu hanya dari bijih nikel (hilirisasi)," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi juga menyerukan pembangunan industri yang berkelanjutan dan rendah emisi untuk mendukung ekosistem ekonomi hijau global.

Pemerintah ingin memanfaatkan cadangan nikel Indonesia yang besar untuk akhirnya memproduksi baterai untuk kendaraan listrik (EV) dan juga untuk merakit EV di dalam negeri. Pertimbangannya, energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, gelombang laut, dan bioenergi akan menarik industrialisasi, serta menghasilkan produk rendah emisi.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...